JATENG UJI PUBLIK PEDOMAN MATURITAS SPIP

Semarang (11/11) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selenggarakan  Focus Group Discussison dalam rangka Uji Publik Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Kementerian/Lembaga/Daerah, bertempat di Aula Amarta lantai tiga, dibuka resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo.

Dalam sambutannya Wasis menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih pada para narasumber yang telah hadir di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, mohon masukan sebanyak mungkin terkait dengan BPKP sebagai pembina Sistem Penyelenggaraan Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP sebagai pengganti Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016.

Wasis menambahkan BPKP sudah berupaya maksimal untuk menguatkan SPIP, sudah banyak hasil yang kita dapatkan. Bisa dilihat di Provinsi Jawa Tengah yang masih Level 2 tinggal 3 Pemda. Semua Pemda di Provinsi Jawa Tengah sudah memperoleh WTP tahun ini. Selama ini penyelenggaraan SPIP masih menekankan kepada struktur dan proses dan belum menyentuh dari sisi perumusan kebijakan, penentuan tujuan, dan belum mengukur manfaat dari penyelenggaraan SPIP, papar Wasis.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Adi Gemawan dalam paparan dihadapan peserta Focus Group Discussion menyampaikan Implementasi SPIP harus dimulai dari tujuan yang ingin dicapai, bukan berangkat dari unsur/sub unsur SPIP. Penerapan SPIP harus didahului dengan assessment atas karakteristik organisasi, ketepatan penetapan tujuan, kesesuaian strategi dan indikator kinerja yang diterapkan.

Adi Gemawan menambahkan pengukuran bukan hanya bertujuan untuk memberikan skor, namun menitikberatkan pada perbaikan/penguatan pengendalian (asses and assist). Pengukuran maturitas harus berorientasi pada pengujian atas efektivitas dari struktur dan proses pengendalian yang dibangun dalam mencapai expected goals, atau manfaat yang diharapkan.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa memberikan beberapa masukan antara lain syarat untuk mencapai level 4 pada satu sub unsur yaitu telah dilakukan evaluasi/perubahan pergub/kebijakan/peraturan penyelenggaraan pemerintahan secara berkala minimal dua kali. Syarat perubahan pergub sebanyak dua kali jarang terjadi di Pemda. Perubahan kebijakan/pergub hanya bisa terjadi ketika terdapat perubahan lingkungan strategis pemda, perubahan dari peraturan di atasnya, atau rekomendasi dari Pemeriksa Eksternal. Hal ini menjadi risiko tidak tercapainya target IKU, terang Hendri.

Akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas DiponegoroIndira Januarti memberikan masukan Tujuan Organisasi agar bisa sinkron dengan tujuan pemdaserta peta risiko mencakup risiko berbagai program kegiatan dengan berbagai sumber dana lainnya yg tidak hanya APBD, tapi juga dana2 Pusat serta harus berkoordinasi dgn daerah.

Kabid Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Slamet menyampaikan masukan target kinerja organisasi pemerintah daerahagar bisa sinkron dengan target pemda. Provinsi sudah ada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sehingga bisa dijadikan contoh. sistem keuangan daerah yg merupakan bagian dari SPIP. Kebijakan penggunaan SIPD seharusnya melalui mekanisme proses transisi dari aplikasi keuangan daerah sebelumnya. Risiko kegagalan dalam penganggaran, penatausahaan juga pelaporan sangat tinggi. Seharusnya pengambil kebijakan juga memikirkan risiko tersebut.

Forum Group Discussiondalam rangka Uji Publik Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP menghadirkan 4 narasumber yaitu Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Adi Gemawan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Suryo Benendro, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Slamet, serta Akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Indira Januarti dengan Moderator Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo.

(Kominfo BPKP Jateng Din/End)