KABUPATEN WONOSOBO KOMITMEN TINGKATKAN LEVEL 3

Gelar Pengawasan Daerah diselenggarakan di Gedung Sasana Indra Kabupaten Wonosobo. dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris DaerahKab. Wonosobo Aziz Wijaya, mewakili Bupati Wonosobo. Hadir dalam Gelar Pengawasan tersebut, Wakil Ketua DPRD Muhamad Albar, para Inspektur se Wilayah eks Karesidenan Kedu, Asisten Pembangunan,  para Kepala OPD di Lingkungan PemerintahKab. Wonosobo,  para camat serta para staf di lingkungan Pemkab.Wonosobo. Narasumber Gelar Pengawasan Daerahtersebut adalah Teguh Harjanto dari Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Tengah, Komisaris Polisi Dwi Maryati dari Polres Wonosobo, Doni Widiyantodari Inspektorat Prov. Jateng,dan Gatot Hermawandari Inspektorat KabupatenWonoso

Lebih lanjut Teguh menyampaikan bahwa Kapabilitas APIP Kabupaten Wonosobo telah mengalami peningkatan dari Level 1 menjadi Level 2 penuh Tahun 2017. Dengan dukungan dan komitmen dari masing masing Pimpinan OPD, Tahun 2018 harapannya bisa meningkat Kapabilitasnya menjadi APIP Level 3,yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalianAPIP.

Dijelaskan pula oleh Teguh, bahwa penilaiaan Maturitas SPIP ada salah satu unsur penting yang harus diperhatikan yaitu adanya Peran APIP yang efektif. Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaiantujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkanefektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah; danAPIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Di Akhir Sambutan Teguh menyampaikan bahwa terkait dengan Dana Desa yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah, ternyata di awal-awal tahun sudah banyak mengalami permasalahan/kejadian di daerah tertentu, dan hal ini harus diteliti mengapa bisa terjadi hal demikian. Sementara di daerah lain tidak mengalami permasalahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tenteng SPIP, bahwa peran BPKP berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM, terutama dalam pengelolaan keuangan. Terkait dengan pengawalan Dana Desa, BPKP sudah membuat Aplikasi sebagai alat bantu pengendalian yaitu Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES, yang sudah digunakan di beberapa daerah di Indonesia, papar Teguh.

Bupati Wonosobo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Aziz Wijaya menyampaikan apresiasi positif dan dukungan atas pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2017, sebagai upaya kita bersama untuk mendukung akslerasi Reformasi Birokrasi sebagai ruang advokasi dan komunikasi bagi setiap upaya penerapan strategi pengawasan serta pembinaan yang sistematis, dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan antara Pemda Wonosobo dan Pemprov. Jateng, sekaligus menguatkan komitmen jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih baik dan profesional.

Lebih lanjut Bupatimengatakan bahwa semangat Reformasi Birokrasi yang masih berjalan dinamis sampai saat ini tentunya harus mampu dimaknai sebagai upaya untuk membangun tata kelola pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment and clean goverment). Hal ini dapat dicapai apabila semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya pimpinan instansi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien.

Wakapolres Kab.Wonosobo, selaku Ketua Saber Pungli / UPP Polres Wonosobo Komisaris Polisi Dwi Maryati dalam paparannya menyampaikan pengertian dari Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biayadikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksaoleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Penyebab dari adanya Pungli ini diantaranya adalah komitmen masih rendah serta tidak menerapkan Pengendalian Internal dan Pengawasan Melekat, dan dampaknya akan menghambat pembangunan serta masyarakat dirugikan,terangnya.  

Paparan Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang diwakilioleh Sekretaris Inspektur Doni Widiyanto menyampaikan tentang Perkembangan Reformasi Birokrasi,Capaian Reformasi Birokrasi, Opini BPK-RI, Kapabilitas APIP,Maturitas SPIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aksi Daerah dan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kinerja Pengawasan serta Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi.

Paparan terakhir dari Inspektur Kabupaten WonosoboGatot Hermawan yang menyampaikan informasi Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Kab. Wonosobo pada PKPT Tahun 2016. Acara diakhiri dengan tanya jawab oleh para peserta kepada para narasumber.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)