“BPKP DKI Jakarta Lakukan Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di PNJ

Depok (6/7) – Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Politeknik Negeri Jakarta selama hampir 3 minggu. Tim Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dipimpin langsung  oleh Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Bidang PIPP 1) Petrus Ngorantutul, beserta Auditor Madya selaku Pengendali Teknis, Junedi, Auditor Muda selaku Ketua Tim, Okky Anugerah Sakti, serta Auditor Pertama selaku Anggota Tim, Alexander Philiph, dan Alvian Fitriadi. Sedangkan dari pihak Politeknik Negeri Jakarta dipimpin langsung oleh Direktur  PNJ, Zainal Nur Arifin, didampingi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Nunung Martina, Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Umum, Titik Suhartati, serta para staff rektorat.

Dalam hasil evaluasi disampaikan di Ruang Rapat A, Gedung Rektorat menyatakan hasil Evaluasi telah memiliki kebijakan yang selaras dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu pada Renstra Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2020-2024 yang telah direvisi pada tanggal 25 Februari 2021. Selain Renstra, Politeknik Negeri Jakarta juga memiliki kebijakan terkait dengan kesiapan kerja lulusan, kebijakan terkait Tridarma Dosen, kebijakan terkait dengan magang 20 SKS, dan kebijakan terkait penerapan riset dosen, kebijakan terkait kemitraan dengan industri, dan kebijakan lainnya yang terkait yang mendukung penguatan pendidikan dan pelatihan di Perguruan Tinggi. Selain itu tidak terdapat permasalahan dalam persoalan akuntabilitas dalam Program Diploma Dua Bekerjasama dengan SMK dan Industri atau D2 jalur cepat serta program peningkatan pendidikan Prodi D3 ke Sarjana Terapan.

“Masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pihak PNJ, seperti riset terapan dengan pemenuhan angkatan kerja, program based learning yang masih perlu ditingkatkan kembali, termasuk kualifikasi dosen agar dioptimalkan kembali untuk dosen yang bersertifikat industry.” tegas Junedi mewakili tim.

Junedi mengutarakan pihak PNJ perlu  mengakomodasi pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas dengan menyediakan unit layanan agar tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi kebutuhan dan kepentingan mahasiswa penyandang disabilitas.

Sementara itu Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Bidang PIPP 1) Petrus Ngorantutul Petrus Ngorantutul, yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi Pimpinan PNJ, selama penugasan berlangsung memberikan dukungan berupa informasi dan data yang diperlukan.