Bandar Jaya – Rabu (28/12) Rapat Kerja (Raker) dilaksanakan dalam Rangka Perbaikan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Hal ini ditempuh melalui Refleksi atas Pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 untuk menyongsong kinerja terbaik tahun 2023 kedepan. Raker diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bertempat di Hotel BBC Bandar Jaya, Lampung Tengah. Selain pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung turut hadir dalam acara tersebut Inspektur Kabupaten Lampung Tengah yang diwakili oleh Dewi Suryantina Sekretaris Inspektur Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran.
Agenda Rapat dibuka secara langsung oleh S.Fifi Herwati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Fifi menyampaikan harapan untuk adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melaksanakan penugasan berdasarkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD). Untuk APPD sendiri BPKP Lampung dapat menentukan sendiri informasi strategis apa yang akan dihasilkan. Hal ini didasarkan pada programatau prioritas tertentu dari Gubernur Lampung, serta informasi apa yang diharapkan.
Fifi juga mengingatkan ekspektasi dan kepercayaan stakeholders harus dijaga dengan peningkatan kualitas pengawasan serta penjaminan mutu (quality assurance) pengawasan yang baik. Perwakilan BPKP juga harus mengekskalasi value pengawasan BPKP melalui penyusunan dan penyampaian Laporan yang berisi informasi bernilai strategis dan berdampak pada perbaikan kerja. Ini adalah mandat sehingga hampir seluruh sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di prioritaskan untuk melaksanakan APP dan APPD.
Mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap APIP, “BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Seluruh jajaran pengawasan intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.”
Acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan BPS Provinsi Lampung. Diah Maiyani Kepala Seksi Pembina Pelaksanaan Angaran I D Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan Grace R.M Hasibuan Pelaksana pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Lampung menyampaikan materi terkait “Mengawal Akuntabilitas dan Kualitas Pertanggungjawaban APBN serta Kebijakan Pengelolaan APBN Tahun 2023.” Sementara, Drisnaf Swastyardi Statisti Ahli Madya BPS Provinsi Lampung menyampaikan materi terkait “Pemanfaatan Hasil Statistik dan Data Makro dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan.”
Diah menyampaikan bahwa terdapat langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2023 yang dapat diambil oleh Satker Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.Tujuan langkah strategis tersebut antara lain:
1.    Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
2.    mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better);
3.    mendukung pemulihan ekonomi.
Langkah-langkah tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan No S-1074/MK.05/2021 Tanggal 14 Desember 2022:
1.    Meningkatkan kualitas perencanaan;
2.    Meningkatkan kedisiplinan dalam merencanakan kegiatan;
3.    Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4.    Melakukan percepatan pelaksanaan PBJ;
5.    Meningkatkan ketepatan dan percepatan penyaluran dana bantuan Bansos dan Banper;
6.    Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).
7.    Meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Sementara, Drisnaf menyampaikan Tinjauan Statistil Sosial-Ekonomi Lampung 2017-2021. Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi sosial-ekonomi Lampung relatif stabil dan tren capaiannya terus membaik. Pandemi Covid-19 telah membawa era perubahan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial dan telah mengubah business as usual dalam segala hal. Oleh sebab itu, perlu terobosan dan inovasi agar dapat segera bangkit. Di tengah pandemi Covid-19, beberapa indikator ekonomi dan sosial sempat mengalami penurunan. Namun demikian, seiring dengan program dan kebijakan pemerintah, pada akhir 2020 indikator-indikator tersebut secara perlahan kembali mengalami perbaikan. Untuk bangkit dan akselerasi, diperlukan usaha-usaha extra ordinary dari pihak pemerintah dan saling sinergi semua elemen. BPS Provinsi Lampung juga siap mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan kerjasama dalam penyediaan data statistik yang pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pun dengan DJPb Provinsi Lampung yang siap menjalin kerjasama serupa.

Acara diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen untuk melaksanakan butir-butir dalam "Deklarasi Dago."