Selain melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah ditentukan oleh BPKP Pusat, setiap kantor Perwakilan BPKP juga melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD). Sepanjang tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah melaksanakan APPD sebanyak 2 penugasan. Penugasan tersebut dilaksanakan oleh tim dari bidang Akuntan Negara (AN) dan bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD).
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, walaupun kontribusinya terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, menurunnya kontribusi sektor pertanian diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, konstruksi dan industri pengolahan yang semakin meningkat setiap tahunnya.
Untuk mempertahankan produktivitas pertanian, Pemprov Lampung mempermudah petani memperoleh sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, pembinaan, penangangan panen dan pasca panen dan pemasaran hasil usaha pertanian melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB). Selain itu, untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, Pemprov Lampung telah membuat regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung turut mengawal program Gubernur Lampung tersebut dengan melakukan Evaluasi Program Peningkatan Produktivitas Pertanian di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Perlu kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah dan pihak berkepentingan lainnya agar sektor pertanian tetap menjadi andalan bagi Lampung sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional.
Selain itu, salah satu arah kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam janji Gubernur adalah sektor perikanan dimana potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Pemerintah Provinsi Lampung fokus pada upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selaku leading sektor perikanan dan instansi terkait lainnya selaku pendukung.
Perwakilan BPKP Prov. Lampung turut serta mengawal program Gubernur di sektor perikanan tersebut melalui kegiatan Evaluasi atas Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap. Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan program peningkatan produktivitas perikanan selanjutnya dengan fokus informasi hasil pengawasan meliputi:
1. Analisis atas desain kebijakan program peningkatan produktivitas perikanan;
2. Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Produksi Perikanan;
3. Analisis penurunan jumlah nelayan terhadap penurunan produktivitas perikanan;
4. Analisis kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian regional (PDRB);
5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;
6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.
Untuk mendukung simpulan hasil evaluasi, Tim Evaluasi juga melakukan observasi lapangan pada pelaksanaan hibah benih ikan di sungai Way Raman Kota Metro dan Waduk Batu Tegi Kabupaten Tanggamus sekaligus konfirmasi dengan Pokmaswas Mina Purwoasri  Sari dan Mandiangin selaku penerima hibah. Selain itu, Tim Evaluasi juga melakukan observasi lapangan pada Pelabuhan Perikanan Lempasing Kota Bandar Lampung, Pelabuhan Perikanan Maringgai Kab. Lampung Timur dan Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kab. Tanggamus.
#bpkplampung
#HadirdanBermanfaat
#kianbermakna
#Foto : tim APD & AN BPKP Lampung