Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung – Rabu (26/10) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung kembali diundang dalam acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung kali ini merupakan Rapat Lanjutan Tingkat I dalam rangka Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2023.
Sumitro, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung hadir secara langsung dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung tersebut. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak MIngrum Gumay. Selanjutnya, Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Lampung optimis tahun 2023 sebagai tahun kebangkitan setelah pandemi Covid-19 meski masih dibayangi kondisi perekonomian dunia yang meredup akibat situasi global. Sejalan dengan visi Gubernur Lampung : Rakyat Lampung Berjaya, Pemprov Lampung tetap bersemangat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan dan pembangunan disemua sektor. Tak lupa baik Ketua DPRD maupun Gubernur Lapung menyapa secara spesifik atas kehadiran Bapak Sumitro selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung masih menjadi tantangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bersama. Masih terdapat beberapa kabupaten yang perlu ditingkatkan indikator IPM-nya. Hasil penilaian capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Lampung telah mencapai 100% di tahun 2021 dan akan mempertahankan capaian SPM Kesehatan tersebut, serta mendukung peningkatan capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kedepan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya memperbaiki kualitas layanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah baik berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan berbagai inovasi yang terus dilakukan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme tata kelola BLUD.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah pengelolaan Belanja Daerah agar efisien dan efektif untuk pencapaian target kinerja daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan Lampung Berjaya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar insan BPKP dapat #hadirbermanfaat dan #kianbermakna.

#Humas BPKP Lampung