PENANDATANGANAN MOU BPKP DAN BKKBN LAMPUNG

Bandar Lampung (16/3)  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam sambutannya mengungkapkan bahwa BPKP sebagai auditor internal Pemerintah dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Sebagai auditor Presiden, yang telah diberi amanah dan kepercayaan oleh Presiden dan jajaran pemerintahan, BPKP tentunya dapat bahkan wajib membantu negara mencapai tujuannya, bukan sekadar mengawal berjalannya Pemerintahan.

Dengan adanya kesepakatan kerja sama ini, diharapkan BKKBN dapat tercapai tujuan programnya, serta tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien. Terkhusus dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.  Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, dan menugaskan BKKBN sebagai penanggung jawab keberhasilan dari program tersebut.

Dan yang jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan, sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien. Serta hasil yang tercapai tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi.

Kami mengharapkan MOU atau kesepakatan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dengan realisasi kegiatan bersama yang nyata dengan komitmen dan manajamen yang baik.

 

#Humas BPKP Lampung