Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tengok Praktik Pengawasan Intern BPKP

JAKARTA (14/10/2022) - Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak generasi muda Indonesia diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan bernegara. Untuk itu, BPKP memberikan kesempatan kepada para mahasiswa perguruan tinggi untuk melaksanakan company visit ke Kantor BPKP. Selain ajang pengenalan dunia kerja, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyosialisasikan agenda dan kinerja pemerintah serta meningkatkan dukungan mahasiswa untuk turut serta mengawal akuntabilitas program-program pemerintah.
 
Empat puluh mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkumpul di Auditorium Gandi Kantor Pusat BPKP untuk belajar pengawasan keuangan daerah dan pengenalan audit forensik yang dilaksanakan BPKP melalui Laboratorium Digital Forensik BPKP.
 
Narasumber pertama, yaitu Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah II Akhmad Basori, memaparkan tentang gambaran umum pengelolaan keuangan desa, mulai dari sumbernya, siklus pengelolaannya, hingga isu-isu terkini terkait tata kelola keuangan desa.
 
Basori menjelaskan bahwa pada awalnya formula utama penentuan besaran dana desa adalah luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan. Kemudian, pada tahun 2023, pemerintah memasukkan aspek kinerja sebagai pertimbangan penentuan besaran dana desa.
 
“Tahun 2023 nanti ada yang disebut dengan alokasi kinerja di mana nanti desa yang kinerjanya bagus juga diberikan insentif. (Tahun 2023) ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, target penggunaan dana desa tahun 2023 utamanya untuk penanganan kemiskinan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 25%; bantuan permodalan BUMDES; dana operasional pemerintah desa 3%; serta untuk dukungan sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting dan ketahanan pangan,” terang Basori.
 
Materi kedua tentang pengenalan audit forensik disampaikan oleh Auditor Muda Anisaul Muawwanah. Anisa memaparkan empat tahapan forensik digital, menampilkan tools yang digunakan, dan memutarkan video kegiatan para auditor di Laboratorium Digital Forensik BPKP. Anisa juga menerangkan tentang upaya-upaya preventif yang dilakukan BPKP, seperti pencegahan kecurangan (fraud prevention) dan bagaimana BPKP bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. Di akhir sesi, Anisa mengingatkan agar para mahasiswa berhati-hati dengan jejak digital. 
 
Digital footprint sulit sekali hilang. Meskipun adik-adik sudah menghapus file-file atau dokumen-dokumen pada media digital, masih ada peluang file tersebut dapat ditemukan kembali. Pada saat kami melakukan penugasan, seringkali kami menemukan file atau dokumen yang bersifat privat yang tidak terkait dengan audit yang sedang dilakukan. Kami dari laboratorium forensik digital BPKP menjamin bahwa hal-hal ini tidak akan dikeluarkan ke publik akan kami rahasiakan,” pungkasnya.
 
(Kominfo BPKP/AIA)