JAKARTA (30/3/2022) – Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ernadhi Sudarmanto menyebut, kepercayaan masyarakat merupakan pilar utama dari perwujudan legitimasi dan demokrasi pemerintahan.

Pasalnya, melalui kepercayaan masyarakat, pemerintah memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur masyarakatnya tanpa paksaan, sehingga dapat mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan akuntabilitas sosial, di mana menempatkan hubungan yang jelas antara pihak yang menerima mandat (account-giving actor) dan pihak yang memberikan mandat (account-holder forums), termasuk pola hubungan di antara keduanya,” katanya dalam Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Tindak Lanjut Pengukuran Indeks Reputasi BPKP Tahun 2021 yang digelar secara virtual.

Ia menyebut, pengelolaan reputasi menjadi penting karena memberikan ruang bagi pemerintah menyampaikan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, serta memberikan ruang bagi masyarakat memberikan penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh, termasuk memberikan masukan dan kritikan.

Apalagi dalam pelbagai kesempatan Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa seluruh bagian dari pemerintah harus menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini menjadi bagian dari upaya BPKP mewujudkan arahan Presiden RI untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun reputasi pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Eri Satriana mengatakan, tujuan diadakannya FGD adalah untuk mempertajam analisis hasil pengukuran Indeks Reputasi BPKP Tahun 2021 sebagai insight untuk penyempurnaan pengukuran Indeks Reputasi BPKP di tahun 2022, dengan masukan dari pakar reputasi yang di Indonesia.

“FGD ini diikuti oleh Ketua Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP; Ketua Tim Teknis Proteksi dan Branding BPKP; Ketua Satgas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja di lingkungan BPKP; Ketua Tim Teknis Proteksi dan Branding Unit Kerja di lingkungan BPKP,” ujarnya.

Adapun narasumber kegiatan FGD ini adalah dua narasumber pakar, yakni, Emilia  Bassar, Akademisi bidang public relations sekaligus founder Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCOM) dan Firsan Nova, Praktisi bidang Issue, Crisis and Conflict Resolution, Risk Assessment, Stakeholders Engagement and Business Intelligence.

(Tim Kominfo BPKP)