Bengkulu (21/1) Kajian Fiskal Regional (KFR) menyajikan informasi terkait kondisi makroekonomi dan kajian fiskal daerah dapat digunakan untuk mengetahui interaksi dampak kebijakan fiskal pada perekonomian daerah pada kebijakan fiskal.

KFR juga memberikan informasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah yang menjadi dasar dalam penganggaran daerah dan memberikan informasi dalam sinkronisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar KFR dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Nota Keuangan, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), dan kebijakan transfer ke daerah dana dana desa dalam rangka penyusunan APBN.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan KFR Tahunan 2021 di Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah  dan akademisi dalam wilayah Provinsi Bengkulu belum memanfaatkan data dan informasi KFR secara optimal.

Sehingga KFR perlu mempertajam rekomendasi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing pemda se Provinsi Bengkulu untuk mengatasi gap kapasitas fiskal antar daerah. Disebutkan juga bahwa KFR juga perlu mencantumkan prestasi-prestasi serta terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh masing-masing Pemda dalam mengatasi permasalahan fiskal di masing-masing daerah, serta perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar KFR dapat lebih membumi di Provinsi Bengkulu.