BPKP Sumsel Sukses Selenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Muratara

MUARA RUPIT (25/7) BPKP Sumsel kembali menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Muratara pada tanggal 25 Juli 2023 di Aula Siti Rahma, Kecamatan Rupit, Muratara. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Arman Sahri Harahap, Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal Kemendes, Supriadi dan Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Buyung Wiromo Samudro didampingi Korwas APD, Saut Parulian Pasaribu dan Korwas P3A, Darmawan.

Tema yang diangkat pada workshop ini yaitu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan. Sambutan Bupati Muratara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara, Elvandary, menggarisbawahi pentingnya impelementasi pengarahan dari para narasumber yang hadir, termasuk motivasi kepada para kepala desa dan camat yang hadir. "Kami mengharapkan adanya pembinaan secara berkelanjutan agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat hari ini, hal ini penting untuk pembangunan desa yang akuntabel dan transparan", ujarnya.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel yang dimoderatori oleh Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara, Rozikin, diawali paparan oleh Direktur Pelayanan Investasi Kemendes, Supriyadi, mengenai pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan peran BUMDes.

Dalam paparannya, Supriyadi menjelaskan bahwa pengembangann ekonomi dan investigasi perdesaan merupakan salah satu arahan dari Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yaitu transformasi ekonomi. "Dalam hal ini, desa dapat mengembangkan produk unggulan perdesaan sendiri, yang memenuhi skala ekonomi, yang bertujuan agar pengelolaannya lebih efisien, mengundang investor, mengurangi biaya produksi, adanya kepastian pasar dan ujungnya menjaga stabilitas harga pasar", jelasnya. "Hingga akhirnya, tujuan dari adanya BUMDes ini yaitu terwujudunya kemandirian desa, terutama di Kabupaten Musi Rawas Utara ini", tutupnya.

Kesempatan selanjutnya, Anggota Komis XI DPR RI, Fauzi Amro, menitikberatkan pentingnya dana desa dalam rangka membangun desa, prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan perekonomian desa, pengembangan sektor prioritas dan kesehatan masyarakat desa. "Komitmen pengelolaan dana desa, bila digunakan secara baik, dipertanggungjawabkan dengan benar, akan bermanfaat bagi perkembangan desa dan memberi kesan positif bagi kinerja kepala desa", himbaunya.

"Kepada para kepala desa yang hadir disini, saya berharap tidak ada yang tersandung masalah pengelolaan dana desa, karena pemerintah pusat dapat menerapkan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika terdapat kepala desa yang bermasalah atau ada penyalahgunaan dana desa", tutupnya.

Pada bagian pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, Direktur Pengawasan AKuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, Arman Sahri Harahap, perlunya sinergi kolaborasi dan pemanfaatan TI dalam pengawasan keuangan desa. "Melalui aplikasi Siswaskeudes, kita dimudahkan dalam tata kelola keuangan desa", jelasnya.

"Manfaat aplikasi ini tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah pusat, namun juga pemerintah kabupaten, terutama pemerintah desa. Kunci keberhasilan penerapannya ada pada komitmen pemerintah daerah dan desa", tambahnya.

Mengakhiri sesi narasumber, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa secara reguler. Dijelaskan bahwa terdapat 3 tahap dalam penyaluran dana desa, tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 30%. Sedangkan untuk desa mandiri, sebanyak 2 tahap yaitu 60% dan 40%.

"Untuk menjadi perhatian para kepala desa, apabila tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan pada TA 2023, akan dilakukan pemotongan dana desa sebesar 25% dari dana desa tahap II TA 2024", himbaunya.

"Pada penyaluran dana desa Kabupaten Muratara Tahun 2022, masih sedikit desa yang melakukan interkoneksi Siskeudes dengan Omspan, dan kami harap dapat segera melakukan update perekaman penyerapan dan capaian output pada Omspan sebagai salah satu syarat salur dana desa tahap II. Lalu, berdasarkan tren penyaluran dana desa dari tahun 2018-2022, kinerja penyalurannya terus mengalami penurunan", ungkapnya sembari menutup penjelasannya dengan paparan kinerja pembangunan desa di kabupaten Muratara.

Kegiatan workshop ini dihadiri oleh 70 kepala desa, 108 perangkat desa, 7 camat dan 16 OPD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara.