Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh BPKP Terselenggara di Kab. OKI

KAYUAGUNG (7/3) Melanjutkan rangkaian kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan dan Pembangunan Desa Tahun 2023, BPKP Sumsel bersama Pemkab Ogan Komering Ilir menyelenggarakanya bertempat di Ruang Rapat BS II Setda OKI, Kayuagung. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan di kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel ini menghadirkan beberapa Narasumber antara lain Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI, Wahyu Sanjaya, Anggota DPD RI Komite IV, Eva Susanti, Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dirjen Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Andrey Ihsan Lubis, Direktur Pengawas Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP Pusat, Wasis Prabowo, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumsel, Lidya Kurniawati Christina.
 
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, HM. Dja'far Shodiq menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penyelarasan pemahaman antara pemangku kebijakan, stakeholders  dan Pemerintah  Desa khususnya terkait pengawasan penggunaan Dana Desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan efektif serta tertib dan disiplin anggaran.
 
"Kegiatan ini menjadi wadah kita semua untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya sehingga ke depan 314 desa dalam Kabupaten OKI menjadi desa MANDIRA yang maju, mandiri dan sejahtera dalam segala bidang dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan", tuturnya.
 
Eva Susanti, Anggota DPD RI, menyampaikan harapnnya agar berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa dapat menjaga sinergitas terus berkesinambungan, sesuai tugas dan fungsi. "Sehingga menghasilkan rekomendasi yang dijadikan pedoman pengelolaan dana desa, yang akhirnya dana desa dapat dikelola sesuai perencanaan, berdayaguna untuk transformasi desa yang berkelanjutan" ujarnya.
 
Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, dalam paparannya memastikan BPKP hadir di daerah untuk dapat membantu para kepala desa maupun kepala daerah menyelesaikan permasalahan seputar dana desa terutama dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Buyung juga menyebutkan aplikasi Siskeudes juga diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dana desa.
 
Lydia Kurniawati, dalam paparannya menyampaikan Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa, yang diharapkan pada setiap kepala desa melalui perangkat desa dapat secara tepat waktu menyampaikan semua urusan administrasi agar penyaluran dana desa tepat waktu. 
 
Andrey Ihsan Lubis, dalam paparannya menyampaikan mengenai pedoman prioritas penggunaan dana desa, seraya menambahkan pentingnya partisipasi masyrakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh 138 Kepala Desa, 13 Camat sekabupaten Ogan Ilir, yang juga dihadiri oleh Forkompimda, para Kepala OPD dan undangan lainnya.
 
(Kominfo BPKP Sumsel/tr)