BPKP JAMBI DAN BKKBN JAMBI SEPAKATI KERJASAMA PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Tahun 2022-2025 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi di Abadi Suite Hotel & Tower, Selasa (19/7). Dalam acara ini Al Haris juga mengukuhkan Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi.

Penandatanganan MoU ini merupakan perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang telah berakhir masa berlakunya di bulan Maret Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut kesepahaman bersama di tingkat Pusat antara BPKP dengan BKKBN tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Selain itu, kesepakatan ini juga sebagai respon Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPKP tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Perjanjian kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi. Agar dapat berkinerja secara optimal dalam pelaksanaan Program Penurunan Stunting, masing-masing pelaksana harus menerapkan tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja; pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan pembangunan, penyelenggaraan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); pertukaran data dan/atau informasi; pembinaan dan pengawasan; serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan perundang-undangan.

Hadir menyaksikan penandatangan Kesepakatan Bersama ini Gubernur Jambi Dr. Al Haris, Wakil Gubernur Jambi H. Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan peserta rapat kerja. Pada kesempatan yang sama telah diresmikan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi oleh Gubernur Jambi Dr. Al Haris.

Stunting ini menjadi isu utama di tingkat nasional, ada 9.616 anak stunting dan 491.963 keluarga beresiko stunting di Provinsi Jambi yang perlu segera ditangani dengan baik,” ujar Al Haris.