ARAHAN PRESIDEN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMRINTAH TAHUN 2022

“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak,” tegas Presiden RI Joko Widodo dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 bertema “Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri”, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/6). Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menyampaikan berdasarkan hasil validasi BPKP menunjukkan per 13 Juni 2022 Kementerian/Lembaga/Daerah dan BUMN telah berkomitmen menyerap produk lokal senilai Rp 720,88 triliun, sedangkan untuk realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) telah mencapai Rp 180,72 triliun atau 45,18% dari target Rp 400 triliun.

Di tengah pemulihan ekonomi nasional karena pandemi, risiko perekonomian dunia telah bergeser menuju risiko lain, seperti kenaikan harga pangan dan energi akibat disrupsi rantai pasok karena pandemi dan diperparah dengan adanya eskalasi geopolitik antaraRusia-Ukraina. “Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti,” ungkap Joko Widodo.

Oleh sebab itu, Presiden telah menegaskan penggunaan APBN dan APBD harus mampu menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien. APBN dan APBD harus dapat mendorong investasi dan lapangan kerja.

Joko Widodo minta APIP dan BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. “Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000, ada pesanan dari Pemda, ada pesanan dari Pemerintah Pusat 10.000 ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya, pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Gak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya, APBN, APBD itu bisa men-

trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan.”

Joko Widodo mengatakan saat ini realisasi dari komitmen PDN sudah 45% dari target atau kurang lebih Rp 400 triliun. Yang menurut verifikasi BPKP, komitmen ini sudah mencapai Rp 720 triliun. Terakhir, Presiden meminta BPKP untuk terus mengawal secara konsisten. Menjaga kepatuhan Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri dan memberikan sanksi yang tegas untuk ini.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tutup Joko Widodo.

Pada pembukaan Rakornaswasin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menyatakan bahwa untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan afirmasi PDN dalam belanja pemerintah, BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan BPKP bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN.

M. Yusuf Ateh juga menyampaikan masih terdapat tantangan dalam implementasi aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah. Pada tahap perencanaan, K/L/D masih belum maksimal dalam mengalokasikan dan merencanakan belanja untuk menyerap PDN. K/L/D juga kesulitan dalam merencanakan belanja PDN, dikarenakan belum adanya daftar acuan yang komprehensif mengenai PDN dan TKDN. Pada tahap pelaksanaan, belum optimalnya kapasitas eksekusi. Beberapa K/L/D belum membangun kapasitas instansi agar mampu mengeksekusi aksi afirmasi PDN dalam belanjanya. Belum seluruh K/L/D membentuk Tim P3DN dan/atau Tim P3DN belum mampu bekerja efektif.

Selain itu, kualitas e-katalog masih perlu disempurnakan, beberapa aspek dalam e-katalog perlu ditingkatkan untuk mendukung kemudahan eksekusi belanja PDN oleh K/L/D. Terakhir, kesulitan dalam pemantauan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen belanja produk lokal masih rawan manipulasi dan pemantauan atas kepatuhan masih belum efektif, salah satunya dikarenakan sistem pencatatan dan monitoring yang belum terintegrasi.

“Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan afirmasi PDN dalam belanja pemerintah, BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN. Yang bertujuan untuk memastikan efektifitas serta akuntabilitas kebijakan serta pelaksanaan aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan Rakornas tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi dan semua pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jambi turut menghadiri pengarahan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah secara online di Aula Kantor. Rapat koordinasi ini berakhir siang hari yang ditutup oleh Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh.

Video arahah Presiden selengkapnya bisa di lihat pada link https://www.youtube.com/watch?v=9SLH4OkrP4A&t=1129s