UU HKPD MENGUATKAN DESENTRALISASI FISKAL, BPKP JAMBI SIAP AWASI AKUNTABILITASNYA

Dilaksanakan secara daring, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Senin (24/1). Sosialisasi UU HKPD terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Deputi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan diikuti oleh seluruh Pejabat BPKP di seluruh Indonesia.

 

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal dengan tujuan akhir adalah mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh pelosok NKRI. Terdapat 4 pilar yang menopang tujuan tersebut, antara lain: penguatan lokal taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah,” ucap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Astera Primanto Bhakti. Dalam pasal 152 BPKP mendapatkan kewenangan untuk melakukan pembinaan APIP dengan pengawasan APBD dalam hal tertentu.

 

"BPKP diharapkan dapat meningkatkan peran dan koordinasi dengan Kemenkeu dan K/L terkait lewat rekomendasi perbaikan kebijakan, sinergi dan upaya bersama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan sinergi sistem informasi,” tambahnya.

 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menyampaikan BPKP memiliki tugas untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan UU HKPD yaitu pembinaan APIP dengan pengawasan dana transfer Daerah dan Dana Desa, pengawasan atas APBD dan pelaksanaannya, pengawasan analisis harga, memberikan rekomendasi kebijakan dan sinergi sistem informasi.