Pekanbaru, 16 November 2022 – Salah satu arahan Presiden RI, Joko Widodo, dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan (MPR) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada bulan Agustus 2022, bahwa kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk mendongkrakkemandirian fiskal daerah melalui peningkatan perpajakan daerah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan workshop bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, yang bertajuk “Pengawasan Kolaboratif dan Integratif atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Acara workshop ini menghadirkan 4 narasumber diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir, Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Inspektur Daerah Kota Dumai Riki Dwi Woro dan Kepala Bapenda Kota Dumai Fahmi Rizal.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir mengatakan saat ini kondisi pemda yang telah mencapai kemandirian fiskal PAD nya diatas 50% itu baru Provinsi Riau sedangkan pemdanya baru menuju tercapainya kemandirian fiskal oleh sebab itu Perwakilan BPKP Provinsi Riau menginisiasi bersama seluruh Inspektorat dan Bapenda se-Provinsi Riau agar bersama-sama bisa meningkatkan PAD yang nantinya akan mempengaruhi kekayaan fiskal dalam meningkatkan pembangunan.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya untuk optimalisasi PAD, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, membuat terobosan dengan mengusung konsep Pengawasan Kolaboratif dan Integratif atas Optimalisasi PAD.

Konsep pengawasan tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan melibatkan peran dan data dari beberapa perangkat daerah dan instansi terkait (antara lain Badan Pendapatan Daerah, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, BPS setempat), peran APIP Daerah dan peran Perwakilan BPKP, dibantu tools dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang diberi nama SIKOPAD (Sistem Kolaborasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah).

Pengawasan kolaboratif dan integratif dibantu dengan tools aplikasi SIKOPAD ini diyakini mampu menyajikan data/informasi yang bermanfaat guna Continous Audit dan Continuous Monitoing (CACM) oleh APIP dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah terkait atau oleh Pimpinan Daerah dalam rangka Optimalisasi PAD menuju kemandirian fiskal daerah.

(Kominfo BPKP Riau)