Pekanbaru (30/8/2022) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Daerah se Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit.

Pada pertemuan tersebut membahas berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni salah satu upaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.

Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan kegiatan rakor hari ini sekaligus bagian untuk pencegahan korupsi dan diharapkan tentunya dengan adanya kegiatan ini kepala daerah patuh terhadap apa yang diarahkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Fuaqi Achmad Kharir menyampaikan kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP telah selaras dengan Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK.

“Konektivitas 8 (delapan) area intervensi MCP KPK dengan pelaksanaan pengawasan BPKP terletak pada irisan elemen-elemennya dengan elemen pada SPIP Terintegrasi” ujar Fauqi.

Fauqi juga menambahkan Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah melakukan pengawasan intern dengan mencakup 7 (tujuh) area intervensi MCP KPK antara lain yaitu Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ, Evaluasi atas Perizinan (OSS), Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi, Peningkatan Kapabilitas APIP, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Pemda dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa.

Fauqi berharap kerja sama antara Perwakilan BPKP Provinsi Riau, APH, KPK dan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang sudah terjalin selama ini akan berjalan lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat membantu APIP memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang masih lemah, mencegah terjadinya korupsi serta membantu APIP dalam menyiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan rencana kerjanya dengan baik dan benar demi terwujudnya good governance dan clean government.

Rapat Koordinasi ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK, Irjen Kementerian Dalam Negeri dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau.  

(Kominfo BPKP Riau)