BPKP Riau Dorong Percepatan Penyerapan APBD dan PBJ

Pekanbaru – Presiden Republik Indonesia meminta pemerintah daerah untuk segera menyerap anggaran dan tidak menumpuk di bank. Penyerapan anggaran sendiri tidak dapat dipisahkan dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Oleh karena itu, BPKP bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah melakukan pengawasan atas penyerapan anggaran, untuk memastikan realisasi pendapatan, dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional berjalan efektif dan tepat waktu.

Pengawasannya melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau bersama APIP Daerah. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari data yang diperoleh, melakukan analisisis data, serta meminta keterangan melalui wawancara.

Dari evaluasi tersebut masih rendahnya realisasi APBD sampai dengan Triwulan I 2022. Maka dari itu Perwakilan BPKP Provinsi Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah.

Diantaranya agar Kepala OPD harus mempercepat pengelolaan APBD pada aplikasi yang digunakan dan segera menerbitkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. Kemudian mempercepat proses persiapan PBJ serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

(Kominfo BPKP Riau)