Kaper BPKP Sumbar dan Gubernur Sumbar Tandatangani Nota Kesepakatan

Padang (2/12) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Buyung Wiromo Samudro dan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Alwis menandatangani Nota Kesepakatan terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/12).

Penandatanganan nota kesepakatan ini disaksikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual dan serentak juga diikuti oleh seluruh Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Nota kesepakatan ini diharapakan dapat memperkuat sinergitas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPKP dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasna Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel.

Tiga ruang lingkup dari Nota Kesepakatan diantaranya pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengawalan atas RisikoFraud, mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta mendampingi pelaksanaan PBJ agar lancar, efektif dan tetap akuntabel. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan monitoring penyerapan anggaran 2020, melakukan pengawasan netralitas ASN dan Pencegahan Politisasi APBD, pengawasan pelaksanaan penyederhanaan perizinan, serta pengawasan keuangan desa.

 

 

Tim Kominfo BPKP Sumbar