Kaper BPKP Sumut hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di Sumut

Rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah serta Penertiban Barang Milik Daerah pada Kamis (27/08) digelar di pendopo rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Kepala KPK RI, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam  I Bukit Barisan, Plt. Kepala Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Kakanwil BPN, Dirut PTPN2, Dirut PT Bank Sumut, Kakan Reg OJK Sumut, Pengurus Komite Advokasi Daerah Sumut, Bupati/Walikota (Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun dan Serdang Bedagai, 28 Bupati/Walikota melalui telekonfrens, dan OPD Pemprov Sumut.

Acara diawali dengan laporan dari Kepala Kanwil BPN Prov Sumatera Utara yang melaporkan kemajuan pelaksanaan sertifkasi tanah milik pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara sekaligus penyerahan sertifkat tanah secara simbolis kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya pemaparan  oleh koordinator wilayah pencegahan KPK mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi kolaboratif melalui “Monitoring Control for Prevention (MCP)”. pada tahun 2020 dari 8 (delapan) fokus MCP yaitu perencanaan dan penganggran APBD, pengadaan barang/jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi PAD, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Prioritas dan program pencegahan di tahun 2020 adalah pembenahan tata kelola (MCP), optimalisasi PAD dan penyelamatan aset serta penanganan COVID-19. Nilai MCP sampai dengan 30 Juni 2020 masih menunjukkan nilai yang cukup rendah dan dibutuhkan upaya yang lebih dari Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan nilai MCP. Penyelamatan Aset ditempuh dengan melakukan kolaborasi pensertifikatan tanah dengan BPN di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Integrasi Data Pertanahan dan Peta ZNT sampai dengan saat ini mencapai 97%. Optimalisasi PAD ditempuh salah satunya dengan Implementasi Tax Online System antara Pemda di wilayah Sumatera Utara dengan Bank Sumut Sekaligus penandatanganan MOU antara 11 (sebelas) Bupati/Walikota dengan Direksi Bank Sumut.

Dalam rakor tersebut ketua KPK mengingatkan agar mewaspadai titik rawan korupsi khususnya di masa pandemi karena ada banyak celah apalagi dana yang dikeluarkan untuk penanganan bukan sedikit. Maka dari itu, perlu dingatkan untuk selalu waspada terutama pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, penyelenggaraan bantuan sosial dan lainnya.

Diharapkan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara bisa menerapkan Tax Online System sehingga mendorong peningkatan PAD di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

 

Kominfo BPKP Sumut