JAKARTA - Seleksi administrasi pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 telah selesai dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Empat (4) inovasi pelayanan publik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lolos pada tahap ini. Hasil seleksi tersebut tertuang pada edaran Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Nomor B/208/PP.00.05/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023.

Seleksi administrasi merupakan babak pertama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023. Pendaftaran proposal KIPP diajukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Secara nasional, jumlah inovasi yang terdaftar dalam sinovik sebanyak 3.110 proposal. Namun yang diajukan (di-submit) ke KemenPANRB sebanyak 2.269 proposal terdiri dari kelompok umum 2.124 proposal dan kelompok khusus (undangan) 145 proposal. Sedangkan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 1.381 proposal, terdiri dari 1.303 proposal kelompok umum dan 78 proposal kelompok khusus. Proposal inovasi yang lolos tersebut selanjutnya masuk ke tahap Penilaian Proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi KIPP.

Pada tahap penjaringan awal, BPKP mendapatkan 8 inovasi calon peserta KIPP 2023. Namun karena tersandung persyaratan dan kendala teknis, BPKP berhasil men-submit 7 proposal inovasi yang berasal dari beberapa unit kerja baik Pusat maupun Perwakilan:

1. Transformasi Digital untuk Mewujudkan Smart Office yang Efisien dan Efektif oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu,
2. Dashboard CITRA: Pengawasan Nasional dalam Tangkapan Layar oleh Inspektorat BPKP,
3. Penguatan Knowledge Management melalui Library Café oleh Puslitbangwas BPKP,
4. Pengembangan Laboratorium Digital Forensik BPKP sebagai Laboratorium Pembelajaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Korporasi dalam Deteksi Dini Korupsi oleh Kedeputian Bidang Investigasi,
5. Pengawasan Desa dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) oleh Kedeputian Bidwas PKD,
6. Penetapan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah dalam Memacu Produktivitas dan Menggegas Ekonomi Berkelanjutan oleh Kedeputian Bidwas PKD, serta
7. Pembangunan Pengelolaan Keuangan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Kedeputian Bidwas PKD.

Dari ketujuh proposal di atas, terdapat 4 proposal yang lolos seleksi administrasi dan lanjut ke tahapan seleksi berikutnya.

Subkoordinator Pengembangan, Inovasi, dan Manajemen Pengetahuan BPKP, Edo KM menyampaikan, seleksi administrasi oleh KemenPANRB sangat ketat dan teliti. Usia inovasi (tanggal implementasi), surat pernyataan, dan kesesuaian video yang diunggah menjadi perhatian khusus tim seleksi administrasi. “Tim seleksi sangat teliti dan jeli dalam memperhatikan proposal yang masuk, terbukti dari 2.269 proposal yang diterima, hanya 1.381 proposal dinyatakan lolos” ujar Edo.

“Ke depan, persiapan keikutsertaan KIPP harus ditingkatkan, mendata inovasi yang dimiliki BPKP, dan harus lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan proposal. Melalui keikutsertaan kompetisi ini selain mengharapkan penghargaan, sekaligus dapat menjadi sarana dalam memacu unit-unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan” lanjutnya.

Edo berharap inovasi yang lolos seleksi administrasi dapat terus melaju untuk meraih  peringkat Top Inovasi baik Kelompok Umum maupun Kelompok Khusus, serta mendorong unit pelayanan publik BPKP berpredikat Pelayanan Prima yang mampu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak. (ndp)