BPKP Sulawesi Utara Lakukan Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

   

MANADO (21/9/2023) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini sedang melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2023 pada lima program yang menjadi fokus yaitu Program Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM, dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata Tahun 2023 di seluruh Indonesia.

Untuk itu, guna memberikan pemahaman dan persepsi yang sama serta berkoordinasi mengenai penugasan yang akan dilakukan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 secara daring pada hari Kamis, 21 September 2023 yang diikuti oleh bupati/walikota se-Sulawesi Utara, sekretaris daerah, inspektur daerah, pimpinan beberapa OPD se-Sulawesi Utara, dan jajaran Koordinator Pengawasan (Korwas) beserta tim evran BPKP Sulut.

Plt Kepala Perwakilan BPKP Sulut Abd. Wahab menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dikarenakan pasca pandemi COVID-19 yang melanda, pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi. Disadari bahwa anggaran terbatas, sementara kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Ironisnya, penyerapan anggaran yang tinggi dan telah selesai dikerjakan namun hasil yang dirasakan oleh masyarakat ternyata kurang optimal. Ditambah lagi, kolaborasi dan sinergi antar unit kerja yang terlibat juga kurang optimal.

Lebih lanjut, dari evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan akan diperoleh gambaran umum mengenai perencanaan dan penganggaran sektor yang dievaluasi serta menganalisis ketepatan indikator dan target sasaran pembangunan atas sektor yang dievaluasi.

Karena itu, Wahab berharap para pimpinan daerah di Sulawesi Utara dapat menerima tim BPKP Sulawesi Utara guna memberikan kelancaran penugasan dan dapat menghasilkan simpulan hasil pengawasan yang berguna bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara.

“Besar harapan kami saat berkunjung akan bertemu dengan para pimpinan daerah, atau sekda untuk kelancaran penugasan yang kami akan lakukan”, ujar Wahab. 

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)