PALANGKA RAYA (12/9/2023) - Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Ari Setiono menjelaskan bahwa dalam  Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) yang digelar pada tanggal 14 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar BPKP memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dan APBD dirancang secara konkret dan produktif. Untuk itu penting dilakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran guna mengawal pencapaian sasaran pembangunan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang dihadiri oleh Inspektur Kalteng Saring, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalteng Dwito Santoso, serta jajaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran dilatarbelakangi oleh anggaran yang semakin terbatas sementara tuntutan kebutuhan masyarakat semakin kompleks, penetapan indikator keberhasilan yang tidak berorientasi hasil sehingga hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat, serta kolaborasi antarunit kerja hanya sekedar slogan belaka.

Untuk itu perlu dilakukan perencanaan berbasis kinerja guna merumuskan tujuan/sasaran prioritas yang jelas, menetapkan ukuran kinerja dan target untuk mengukur keberhasilan, merumuskan program/kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran, hingga menetapkan anggaran sesuai dengan program/kegiatan yang telah dirumuskan. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Perwakilan BPKP Kalteng ini nantinya akan menghasilkan simpulan berupa gambaran postur anggaran serta kualitas perencanaan dan penganggaran di masing-masing sektor yang akan dievaluasi meliputi program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran diharapkan mampu membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperbaiki fokus dan strategi, memperjelas ukuran kinerja agar dampak dari realisasi kegiatan dapat diukur dengan benar, melakukan refocusing anggaran kepada kegiatan yang lebih efektif efisien, melakukan realokasi sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia (SDM), aset, dan lain-lain, serta menganalisis unit kerja mana yang lebih berorientasi hasil sebagai bahan reward & punishment.

(Kominfo BPKP Kalteng/Rz)