JAYAPURA (18/9/2023) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Zainuri pada hari ini resmi dikukuhkan oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun. Zainuri dikukuhkan menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, menggantikan Tri Wibowo Aji yang telah dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate.

Turut hadir secara langsung, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPKP Provinsi Papua Sugiyanti Zainuri. Acara Pengukuhan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Aula Diskominfo Provinsi Papua, Kota Jayapura ini disaksikan oleh anggota Forkopimda, para kepala SKPD, dan para Kepala Kantor Wilayah se-Provinsi Papua. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua didampingi oleh kepala bagian umum, para koordinator pengawasan, para subkoordinator, dan para Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. 

BPKP selaku auditor internal, mendapat perintah secara langsung dari presiden, baik melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, maupun arahan pada rapat terbatas (ratas) untuk berperan aktif mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dan daerah melalui pemberian consulting dan assurance dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta demi terwujudnya good governance dan clean government.

Pj Gubernur Provinsi Papua memberikan selamat atas pengukuhannya dan juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Pj Gubernur Provinsi Papua berharap semoga Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dapat terus menjalin komunikasi, sinergi, dan koordinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, serta dapat terus membantu mendampingi 33 pemerintah daerah yang berada di wilayah Papua untuk menyukseskan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pj Gubernur Provinsi Papua juga berharap terkait dengan terbentuknya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, BPKP dapat berperan serta dalam mengawal dan mendampingi  proses Pengalihan Personel, Perlengkapan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur berinisiasi seluruh pemda di wilayah Provinsi Papua mendukung pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang sedang dilaksanakan BPKP untuk menciptakan peran pengawasan yang dapat meningkatkan ketercapaian program dan sasaran program dengan secara efisien.

Sebagai organisasi pemerintahan daerah yang baru, DOB sangat membutuhkan peran BPKP dalam memberikan pembinaan dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Papua yang telah berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Zainuri untuk melanjutkan kiprah Tri Wibowo Aji di Papua. Iwan juga menyampaikan, "selama tahun 2022 dan semester I tahun 2023, dapat kami sampaikan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua  adalah penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp74,3 miliar, optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,7 miliar, dan efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp1,4 triliun," ujarnya.

Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan BPKP bisa semakin bermanfaat kehadirannya untuk mengawal akuntabilitas bagi para stakeholder khususnya Provinsi Papua, serta saling bersinergi untuk membangun Provinsi Papua.

(Kominfo BPKP Papua/FAM)