MAKASSAR (5/6/2023) - Sebanyak 37 peserta dari Inspektorat Daerah dan Bappeda di Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran inilah yang harus dilaksanakan secara akuntabel oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas mampu memberikan informasi hasil kinerja yang ingin dicapai, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Salah satu konsep yang harus dipahami adalah GRC atau Goverment, Risk, dan Control. Konsep ini mendalami terkait tata kelola, struktur dan prosedur, risiko, pemetaan dan mitigasinya, serta pengendalian dari faktor-faktor tersebut yang  kesemuanya ada di dalam SPIP.

SPIP di dalam sektor publik pemerintah daerah memiliki peran yang cukup krusial, untuk memastikan implementasi SPIP telah berjalan sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan adanya alat ukur yakni melalui Penilaian SPIP. SPIP dahulu dinilai hanya sebatas struktur dan proses pada unsur dan sub unsur. Saat ini dengan pengembangan yang ada SPIP sudah diinterpretasikan bukan hanya implementasi dari unsur tersebut tetapi juga kaitannya dengan fraud, risiko, dan kapabilitas.

Dengan kemampuan penilaian SPIP terintegrasi, para peserta nantinya dapat memahami secara utuh terhadap permasalahan di lembaganya. Ini juga menjadi bagian dari pemantapan GRC yang akan mendukung kinerja yang akuntabel. "Saya harapkan bapak/ibu baik yang di Inspektorat maupun Bappeda setelah pulang dari sini tentunya mempunyai pemahaman terhadap kegiatan pengendalian lingkungan lebih mantap" jelas Alfiandry.

SPIP Terintegrasi erat kaitannya dengan manajemen risiko, para peserta diharapkan mampu memberikan insight bagi pemerintah daerah. SPIP membantu penyelenggara lembaga untuk memahami secara makro hubungan antara satu unsur dengan yang lain, dimana ketika terjadi ketidakselarasan atau permasalahan dapat segera memberikan early warning kepada pemerintah daerah.

Pentingnya SPIP bukan hanya ada di pemerintah daerah, namun juga lembaga negara lain dan universitas. Tantangan yang ada sekarang adalah bagaimana New SPIP dapat dilaksanakan, didorong, diimplementasikan secara baik. Bukan hanya penilaiannya namun juga implementasi SPIP secara keseluruhan. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan para peserta dapat memahami pelaksanaan praktik-praktik SPIP dan bagaimana mekanisme penilaiannya di lembaga masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi bagi pegawai di Lingkungan Inspektorat dan Bappeda di Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur diselenggarakan selama 5 hari mulai, 5 Juni sampai dengan 9 Juni 2023 dan diselenggarakan di Hotel Ibis Style Makassar.

(Kominfo BPKP Sulsel/ Dew)