GROBOGAN - Gunakan dana desa sesuai mekanisme dan jangan pernah ragu selama tetap pada jalur yang benar untuk terus bersemangat membangun desanya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan, Kamis (25/5/2023).

Lebih lanjut, Sri Sumarni menyampaikan agar pemerintah desa kecamatan dan kabupaten bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong untuk menyelesaikan segala permasalahan.  "Segala sesuatu harus seimbang, sebaik apapun pelaksanaannya dalam membangun desa, tapi jika SPJ-nya tidak dibuat atau SPJ-nya tidak benar, maka akan berpotensi merugikan kepala desa itu sendiri. Mari kita atasi bersama pasti ada solusinya," terangnya.

Sri Sumarni menegaskan kepada pemerintah desa untuk menghindari konflik-konflik internal. "Pengawasan semakin ketat, tetapi selama kita benar maka jangan pernah ragu-ragu untuk terus bersemangat membangun desanya masing-masing, karena tujuannya sama visi misi nya juga sama. Saya percaya para kepala desa sudah pandai dan senior-senior, karena sering mengikuti bimtek/pembinaan dari kabupaten, termasuk sosialisasi dari kecamatan tentunya sudah dipahami semuanya, silahkan untuk ditindaklanjuti," paparnya.

Ia berharap, para kepala desa tetap menjaga kebersamaan, solid dan kompak. "Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang hanya ingin mencari-cari kesalahan tanpa solusi. Dan terhadap pemberitaan yang tidak benar atau berita hoaks yang hanya akan memecah belah, atau bahkan hanya janji yang belum tentu bisa dipenuhi pada tahun-tahun politik kadang bisa dimanfaatkan agar lebih diwaspadai. Bila ada permasalahan mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik," pungkasnya.

Di lain pihak, anggota Komite IV DPD RI Wilayah Jawa Tengah Casytha A Kathmandu menyoroti wilayah daratan Kabupaten Grobogan. Secara geografis, Kabupaten Grobogan adalah daerah paling luas daratannya di Jawa Tengah, namun jumlah desa nya hanya 273 desa dan 7 kelurahan. Dari sisi penerimaan perlu direviu lagi persentase penghitungan dana desa dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Formulanya harus disesuaikan karena tidak imbang antara luas wilayah dengan jumlah penduduk dan jumlah desanya.

Casytha menegaskan untuk tahun ini jumlah dana desa yang mengalami penurunan di Kabupaten Grobogan ada 73 desa, dan yang mengalami kenaikan ada 41 desa. "Jadi yang harus didiskusikan bersama di sini adalah bagaimana bisa transparansi dalam mengelola dan menentukan jumlah dana desa. Jangan hanya pagunya saja, tapi kepala desa juga paham bagaimana memprediksi dana desa yang akan diterima di tahun berikutnya. Penguatan untuk SPJ keuangan harus dipegang dengan baik dan harus akuntabel," pungkas Cashyta.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatan ini menyampaikan, di Indonesia ada 75.265 desa dengan beragam kondisi, SDM-nya juga beragam, daerah dan geografisnya juga beragam, hal ini tidak bisa ditangani bersama Oleh karena itu, BPKP bersama-sama dengan DPD RI menyelenggarakan workshop dan hari ini hadir dari regulator Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.

Wasis menambahkan sejak tahun 2000, BPKP meningkatkan layanan konsultansinya. Ia mengimbau kepala desa untuk berkonsultasi ke Perwakilan BPKP Jateng jika merasa ragu atau menemui kesulitan dalam mengelola keuangan/pembangunan..

(Kominfo BPKP Jateng Din/Rim)