BANYUWANGI (22/05/2023) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima penghargaan atas Nilai Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 di Hotel El Royale, Banyuwangi, Jawa Timur.

Sekretaris Utama BPKP menyampaikan bahwa arsip merupakan bagian dari memori kolektif bangsa, di mana terjaminnya penyelenggaraan kearsipan memiliki arti bahwa memori bangsa terselamatkan. Semakin baik pengelolaan kearsipan, maka semakin banyak sumber untuk merumuskan kebijakan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya, BPKP sudah mempersiapkan digitalisasi proses kegiatan pengawasan yang selaras dengan arahan Menteri PANRB untuk mewujudkan digitalisasi arsip yang berkontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan tanpa harus menambah aplikasi baru.

Dalam kesempatan tersebut, BPKP meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang memperoleh predikat A (Memuaskan). Penghargaan kearsipan ini merupakan hasil dari penyelenggaraan kearsipan di BPKP yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai pembina penyelenggaraan kearsipan bersama seluruh arsiparis dan pengelola arsip di unit kerja BPKP. Penghargaan Kearsipan kategori Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan diselenggarakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 bahwa Arsip Nasional Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan untuk memastikan kondisi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip baik tingkat pusat maupun daerah.

Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 diselenggarakan pada peringatan Hari Kearsipan ke-52 dengan mengusung tema “Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul”. Acara dihadiri oleh tamu undangan perwakilan dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

(Roum&PBJ BPKP/EP)