SUMEDANG - Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Bank Jabar dan BPKP meluncurkan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai di lingkungan Kabupaten Sumedang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan BPKP dan Bank Jabar. Acara launching berlangsung di Aula Tampomas, Gedung Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Kamis (11/5). Acara dihadiri langsung oleh Bupati Sumedang, Inspektur, Sekda Kabupaten Sumedang, perwakilan DPRD, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP, pimpinan OPD, pimpinan Bank Jabar, pimpinan Bank Sumedang dan juga perwakilan kepala desa se-Kabupaten Sumedang berserta camat dan pendamping desa.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam sambutannya menyatakan keyakinannya bahwa implementasi transaksi nontunai akan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalisasi risiko penyimpangan dalam realisasi belanja desa. Implementasi transaksi nontunai di tingkat pemerintah desa ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka membangun Reformasi Birokrasi di desa. Dalam sambutannya, Bupati juga meminta kepada BPKP, Bank BJB,dan Bank Sumedang untuk terus mengawal program transaksi nontunai keuangan desa tersebut.

Dalam acara tersebut, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP Wasis Prabowo menyampaikan ringkasan hasil pengawasan BPKP di tingkat desa dan beberapa isu strategis serta tantangan pengawasan intern desa. Wasis Prabowo menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat menjawab berbagai isu dan tantangan tersebut demi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Di penghujung acara dilakukan penandatanganankerja sama Pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang antara BPKP dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

(Teguh/Irham)