JAKARTA (17/4/2023) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Pedoman Asesmen Penerapan Faktor Environmental, Social, dan Governance  atau ESG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut pedoman asesmen ESG menjadi dasar pengawasan BPKP dalam kegiatan asesmen di triwulan II tahun 2023.

“Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan value BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” katanya, Senin (17/4).

Dijelaskan, pedoman tersebut berisikan indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi untuk memotret kualitas penerapan ESG di 33 BUMN. Potret implementasi penerapan faktor-faktor ESG ini ditujukan untuk memberikan masukkan Area of Improvement (AoI) atas Sustainability Reporting (SR) BUMN dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Asesmen ini diharapkan dapat mengakselerasi dukungan BUMN terhadap tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“BPKP juga mendorong BUMN untuk terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mengintegrasikan ESG dalam keputusan yang diambil oleh organ perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN Nawal Nelly tak menampik jika pelaporan ESG di lingkungan BUMN masih dalam tahap formasi. Oleh karena itu, BUMN mendukung implementasi ESG secara berkesinambungan. “ESG penting dan prioritas BUMN di dalam menjalankan usaha-usaha BUMN,” ucapnya.

Vice President of Engagement Monash University Indonesia Grace Wangge menyatakan Pedoman Asesmen ESG yang diterbitkan ini sangat signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN. Senada dengan pernyataan Grace Wangge, System Lead for Sustainable Finance at the ClimateWorks Centre John Vong menyatakan hal serupa. “Pedoman Asesmen ESG ini akan mengakselerasi perkembangan target dekarbonisasi Indonesia bagi seluruh BUMN”, ujarnya.

Diketahui, sejak tahun 2022, BPKP telah berkolaborasi dengan para ahli dari ClimateWorks Centre dalam pengembangan Pedoman Asesmen ESG tersebut. Dengan Monash University Indonesia dan ClimateWorks Centre.

(Kominfo BPKP/FR/AIS)

BPKP launches ESG assessment guidelines for Indonesian State-owned enterprises

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) yesterday launched its ESG Assessment Guidelines for State-owned Enterprises (SOEs) to help them improve their sustainability reporting practices. Developed with technical assistance from Australian experts at Monash University and the Climateworks Centre, these guidelines will, for the first time, allow SOEs to demonstrate their contribution to Indonesia's climate and development goals.

‘The guidelines will accelerate the development of decarbonisation pathways for Indonesia’s more than one thousand state-owned enterprises (SOEs),’ said Dr John Vong, System Lead for Sustainable Finance at the Climateworks Centre. ‘Given these account for approximately half of national emissions and span sectors as diverse as aviation, oil and gas and agriculture, their decarbonisation will be critical for Indonesia's nationally determined contribution (NDC) to the Paris Agreement.’

Since 2022, BPKP has been collaborating with Australian experts at Monash University and Climateworks Centre on a supervisory framework that strengthens its ability to track progress on net zero emissions, among other environmental, social and governance (ESG) measures.

This has involved training and specialist technical advice to integrate these worlds-best-practice reporting frameworks into national auditing.

‘The launch of this framework is very significant,’ said Vice President of Engagement at Monash University Indonesia Grace Wangge. ‘BPKP has the reach and capability of enacting system-wide change and carries the weight of endorsement from Indonesia’s highest office.’

Customised for Indonesia, the framework is aligned with international best practice, such as the Global Reporting Initiative, International Sustainability Standards Board and Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

It is expected to help Indonesia’s shift from coal to renewables under the US$20 billion Just Energy Transitions Partnership (JETP). The ESG Assessment Guidelines will be piloted throughout 2023 in trials with the largest state-owned enterprises.