PONTIANAK (19/3/2023) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat Tahun 2023 pada Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD).

Adapun pemerintah daerah yang dievaluasi pada kesempatan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Panyampaian hasil evaluasi tersebut dikemas dalam agenda Panel Hasil Evaluasi melalui zoom meeting yang juga diiikuti dengan  Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.

Membuka kegiatan tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Raden Suhartono menyampaikan bahwa evran ini telah dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini dengan tujuan untuk memastikan dan melihat sejauh mana perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah telah berorientasi pada hasil dengan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu pula, Raden menyebutkan adanya sedikit perbedaan evran tahun 2023 dari tahun sebelumnya yang menggunakan tools aplikasi Siera. "Pada tahun 2023 ini, untuk mempercepat simpulan hasil pengawasan atas evran kita dibantu dengan penggunaan analisis pohon kinerja dan pohon faktor yang dituangkan dalam aplikasi sederhana mind map, perbedaan yang kedua pada dua tahun sebelumnya penjaminan kualitas dilajukan hanya oleh Kedeputian PPKD, untuk mengakselerasi pencapaian ekspektasi hasil pengawasan di tahun 2023 penjaminan kualitas atas evran dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pak Kepala serta oleh Kedeputian PPKD," ujarnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Penyelenggaraan Daerah Agus Dwi Praptama dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ade Prianto dan tim Evran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hasil evran Pemda yang terdiri dari dua sektor utama yaitu ketahanan pangan dan pariwisata serta 3 sektor pilihan, di antaranya sektor pertanian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sektor perdagangan pada Pemerintah Kota Singkawang dan sektor perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dari paparan yang disampaikan Kaper tersebut juga disebutkan potensi ketercapaian, inefektif dan inefisien dari program-program pemerintah dalam pelaksanaan evran tersebut. Tak hanya itu saja, Ayi juga menyampaikan area of improvement yang dapat ditindak lanjuti oleh Pemda. Ia juga menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pengananggaran sehingga menjadi efektif dan efisien dan beroritentasi pada pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Pada hari itu, peserta panel tidak hanya dari Perwakilan Kalimantan Barat saja, hadir juga Perwakilan Kalimantan Tengah yang juga turut mendapatkan overview dari Kedeputian PPKD.

Hadir secara virtual, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada Kedeputian PPKD Nani Ulina Kartika Nasution dan juga Tim Rendal dari BPKP Pusat. Setelah memaparkan hasil evran, kegiatan juga dilanjutkan dengan quality assurance tim rendal dengan tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan dari kegiatan ini, dihasilkan outcome yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang semakin berkualitas.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)