KENDARI (08/03/2023) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Panut didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Saul Pabendon, bersama Bupati Muna Barat Bahri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Perjanjian Kerja Sama Pendampingan Probity Audit Kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ikut menyaksikan penadatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama Inspektur Daerah Muna Barat Agustamin Sujono, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat Agus Salam Rua, Kepala Bagian Umum, dan para Koordinator Pengawasan Bidang pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat mencakup pengelolaan keuangan daerah dan desa, pengembangan dan implementasi teknologi informasi akuntabilitas, penyelengaraan SPIP dan manajemen risiko, pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan desa, penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan peningkatan kapabilitas APIP, pengembangan  dan Implementasi GCG dan manajemen risiko pada BUMD dan BLUD, serta perjanjian kerja sama terkait pendampingan probity audit pembangunan gedung perkantoran, rumah jabatan, dan sarana ibadah.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan bisa meningkatkan silaturahmi dan sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

(Tim APD)