JAKARTA (8/2/2023) – Sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo, kementerian/lembaga dan seluruh pemda serta BUMN agar meningkatkan penggunaan produk lokal (termasuk produk UMKM) sehingga dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mendorong peningkatan produk anak bangsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan BUMN Tahun 2023 dengan tema "Kawal P3DN Menuju Kemandirian Industri Dalam Negeri".

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam arahanya mengatakan bahwa program P3DN harus diawasi dengan benar dan berkoordinasi dengan seluruh pengawas intern agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan ataupun realisasinya. Untuk itu, peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam pelaksanaan program P3DN di lingkungan BUMN penting untuk memastikan program tersebut dapat terimplementasi dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar.

“Pastikan di perusahanan-perusahaan ini (BUMN) harus naik dari target ataupun realisasi,” tutur Yusuf Ateh.

Dalam Program P3DN, BUMN berpegang pada dua sisi, yakni sisi demand di mana memiliki dukungan iklim usaha pada UMKM dan alokasi belanja pada P3DN,. Pada sisi supply, yakni berperan sebagai penyedia barang untuk pemerintah. Tak cukup hanya produk dalam negeri, Yusuf Ateh Juga mengingatkan agar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk juga harus ditingkatkan mengingat ruang-ruang meningkatkan P3DN dan TKDN masih sangat terbuka lebar. “Lihat mekanisme perhitungan TKDN-nya,” pesannya.

Ia pun menyatakan bahwa BPKP selalu siap mendampingi pengawasan Program P3DN di lingkungan BUMN.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyatakan bahwa kerja sama BPKP dengan SPI sudah terjalin dengan baik sejak tahun 2022. “Kolaborasi pengawasan yang telah dilakukan tersebut memberikan suatu pembelajaran bagi kita sebua. Baik itu dari sisi hasil maupun dari sisi perbaikan metodologi pengawasan yang kita lakukan di tahun 2023 ini,” ucap Sally.

Untuk tahun 2023, Sally menyebut pengawasan pengawasan tidak hanya sebatas pada menilai kepatuhan, namun juga menilai pada manfaat dan dampak kebijakan P3DN. “Tentunya pengawasan ini juga tidak hanya fokus pada kepatuhan. Jadi tahun 2022 ini pembelajaran kita, kita lebih fokus pada kepatuhan, maka diharapkan di tahun 2023 nanti, di tahun ini kita masuk juga aspek manfaat dan dampak,” imbuhnya.

Pada tahun 2023, lanjut Sally, terdapat beberapa Informasi Hasil Pengawasan yang diharapan antara lain analisis kepatuhan implementasi kebijakan dan kelembagaan P3DN; analisis Ketepatan kebijakan dan kepatuhan TKDN; potret Alokasi dan Realisasi P3DN pada pasar PBJ; efektivitas penggunaan e-katalog (nasional, sektoral, lokal); potret akuntabilitas dan kinerja program penciptaan substitusi impor; hambatan dan permasalahan pengendalian P3DN; analisis manfaat/dampak kebijakan P3DN; dan ekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Sekretaris KemenBUMN Susyanto mengatakan Kementerian BUMN berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi BUMN pada perekonomian Indonesia baik melalui pajak, dividen, ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, terkait peningkatan produk substitusi impor BUMN, Susyanto mengutarakan hal tersebut dapat membawa dampak positif pada business matching, belanja UMKM, hingga pengembangan Bisnis. Produk subtitusi impor BUMN sendiri merupakan produk yang dihasilkan BUMN sebagai produk yang dijual ke pasar bebas, serta produk yang dihasilkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

(Kominfo BPKP ws/iz)