JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal akuntabilitas keuangan daerah dari hulu ke hilir. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan kepada Komite IV DPD RI hal-hal yang menjadi buah pengawalan akuntabilitas keuangan daerah pada tahun 2022 dan Program Kerja BPKP Tahun 2023.

Dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah, BPKP melakukan 14.413 kegiatan penjaminan (assurance) dan 3.887 kegiatan pendampingan (consulting) mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada praktiknya, selain menyediakan layanan helpdesk pada 34 perwakilan di seluruh Indonesia, BPKP juga mendorong penguatan APIP Pemda melalui serangkaian kegiatan pembinaan dan penilaian kapabilitas APIP.

"Kami bisa bimbing, Pak. Saya yakinkan tiga tahun pasti ada hasilnya. Syarat utamanya kepala daerah harus mau. Demikian dengan desa. Mana kepala daerah yang mau, yang berkomitmen, karena kami punya kemampuan untuk mengevaluasi dari perencanaan," jelas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Disampaikannya, “Total kontribusi keuangan negara oleh BPKP pada tahun 2022 sebesar Rp117,83 T.”

Ia pun merinci kontribusi tersebut di antaranya berupa efisiensi belanja sebesar Rp76,32 T, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp37,01 T, dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk di daerah sebesar Rp4,5 T.

Jaga akuntabilitas keuangan daerah, BPKP merangkul pemerintah daerah dan desa untuk melakukan digitalisasi dalam penatausahaan keuangan. Tercatat, sebanyak 253 pemerintah daerah sudah menggunakan Financial Management Information System (FMIS), 165 pemerintah daerah menggunakan Siskeudes Online, dan 62.400 desa sudah menggunakan Siskeudes. Ikut mengawal keuangan desa, sebanyak 105 APIP Daerah mengandalkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) oleh BPKP.

“Tahun 2023, target kami adalah pengawalan transformasi ekonomi dan produktivitas. Untuk daerah, kami menyusun Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD),” kata Yusuf Ateh. Ada 5 sektor dan 64 tema, meliputi sektor ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, infrastruktur konektivitas mobilitas, pariwisata, dan lingkungan hidup. “Masing-masing Perwakilan BPKP mengawal dua isu utama di setiap daerah, ini tercantum dalam APPD,” pungkasnya.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komite Elviana dan Wakil Ketua Komite Novita Anakotta. Turut hadir, Sekretaris Utama BPKP, para Deputi Kepala BPKP, dan Kepala BPS beserta jajaran.

(Kominfo BPKP/nk/bam)