JAKARTA – Mewakili Kepala BPKP, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto hadir pada penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas BNPT RI. Ia menyosialisasikan agenda pengawasan BPKP dalam mengawal pencapaian tujuan negara.  

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam praktinya, dikatakan Iwan, BPKP turut mengawal BNPT dalam reformasi birokrasi.

Empat implementasi reformasi birokrasi tematik BPKP sesuai arahan Presiden RI adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Iwan menyampaikan, aspek kebijakan perlu diutamakan, misalnya terkait rencana Indonesia sebagai tuan rumah dalam penanganan kasus terorisme internasional. Selain itu, ia mengamanatkan agar sebaik-baiknya menyiapkan pengusulan dan anggaran dan secara akuntabel melaporkannya melalui laporan kinerja dan keuangan.

Secara lebih lanjut, Iwan memaparkan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2023. BPKP mengutamakan pengawasan pada 7 sektor, 26 tema, dan 105 topik. Ketujuh sektor yang menjadi prioritas pengawasan BPKP adalah pembangunan SDM berkualitas; percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur; akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa; pembangunan ekonomi; ketahanan pangan; ketahanan energi; dan penguatan penyelenggaraan pemerintah baik dan bersih.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BNPT RI Boy Rafli Amar dan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai keynote speaker.

(Kominfo BPKP/nk)