JAKARTA (26/01/2023) - Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto membuka Forum Koordinasi Pengawasan di lingkup Kedeputian Polhukam PMK  pada Kamis, 26 Januari. Kegiatan Yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh seluruh jajaran Kedeputian, Kepala Perwakilan BPKP, dan Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang IPP di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Iwan mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya dalam merealisasikan hasil pengawasan yang telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, sebuah kebanggaan tersendiri selaku auditor internal yang diberikan kepercayaan oleh Presiden dapat memberikan manfaat langsung kepada stakeholder, baik di pusat maupun daerah.

Soal tindak lanjut hasil pengawasan, ia meminta agar perhatian tidak terbatas pada yang bernilai rupiah, tetapi juga termasuk yang tidak bernilai rupiah namun sangat penting untuk ditindaklanjuti. Saran dan rekomendasi yang telah disampaikan perlu dimonitor untuk mempercepat tindak lanjutsehingga temuan dan rekomendasi pelaksanaan pengawasan BPKP tidak menjadi TPTD (Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti). Karenanya, ia mengingatkan kembali sesuai dengan tujuan BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja agar program lintas kementerian/lembaga bisa tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selanjutnya, Iwan mengimbau agar tidak berpuas diri terhadap kinerja yang telah lalu. “Masih ada ruang untuk kita dapat meningkatkan kualitas maupun kecepatan dalam proses yang kita lakukan,” ujarnya. Informasi Hasil Pengawasan (Insilwas) penting untuk dipedomani di mana Insilwas tersebut sudah sangat lengkap memuat informasi, baik Agenda Prioritas Pengawasan (APP) maupun Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).

Ia berharap pada tahun 2023 dan ke depannya, pelaporan kepada kepala daerah disampaikan setidaknya setiap semester.

“Apabila memungkinkan, bisa menjadi laporan tersendiri untuk kepala daerah, jika ada topik ada yang ingin disampaikan secara khusus tindak lanjutnya. Kami siap memberikan support atau dukungan yang dipandang perlu agar lebih diperhatikan. Boleh juga laporan dari kepala perwakilan (kaper) nanti pengantarnya dari deputi karena semua lokus kegiatan berada di daerah. Real manfaanya ada di daerah,” jelas Iwan.

(Kominfo BPKP/DA)