AMBON (11/1/2023) – Sebagai tindak lanjut koordinasi BPKP dengan Pemprov Maluku terkait implementasi pengelolaan keuangan daerah yang terdigitalisasi dan terintegrasi dalam menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkolaborasi bersama Bank Maluku-Malut menggelar “Launching dan Workshop SP2D Online (CMS) pada Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya”.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi dalam sambutan sekaligus arahannya mengakui sangat senang dan mengapresiasi rekan-rekan tim FMIS BPKP Pusat yang bersedia hadir pada acara tersebut mengawali kegiatan di awal tahun 2023. Yunaedi mengatakan bahwa dalam waktu dekat, aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Cash Management System (CMS) dan Financial Management Information System (FMIS) dapat diimplementasikan pada pemda terkait, yakni pada Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya, untuk selanjutnya dapat menyeluruh pada pemda se-Maluku.

Lebih lanjut lagi, Yunaedi menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Maluku secara khusus diminta oleh Kepala BPKP untuk mengawal fokus-fokus yang menjadi program Gubernur Maluku terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2024. Selain itu, tambah Yunaedi, BPKP juga diminta untuk ikut membantu mewujudkan Maluku Digital yang ada kaitannya pada RPJM Presiden.

“BPKP diminta turut mengawal fokus-fokus pada program Gubernur Maluku, terutama pada terwujudnya Maluku Digital. Untuk itu, hari ini BPKP fasilitasi apa yang diinginkan pemda-pemda seluruh Maluku untuk bisa memperbaiki tata kelola keuangan di daerahnya dan meningkatkan proses digitalisasinya,” ucap Yunaedi.

Menutup sambutannya, Yunaedi juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku-Malut atas kolaborasi bersama BPKP dalam upaya percepatan digitalisasi tata kelola keuangan pemda di Provinsi Maluku. Dirinya berharap upaya ini dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya menjadi lebih efisien, efektif, dan terintegrasi.  

Senada dengan apa yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Zulkifli Anwar dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik upaya BPKP dalam mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah di Maluku. “Atas nama Pemprov Maluku dan pemda kabupaten/kota se-Maluku, menyambut baik dan mengapresiasi BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Hal ini sudah sangat membantu terkait penerapan FMIS atau yg dikenal dengan SIMDA Next G di pemda-pemda seluruh Maluku,” ungkap Zulkifli. Ia mengakui banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat tata kelola keuangan di daerah menjadi kurang optimal.

Di akhir sambutan singkatnya, Zulkifli berharap komitmen dan upaya kolaborasi BPKP dan Bank Maluku-Malut bersama Pemprov Maluku dapat mempercepat penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan di pemda-pemda seluruh Maluku secara bertahap. Zulkifli juga menambahkan bahwa Pemprov Maluku tengah menyiapkan anggaran untuk membeli server FMIS, yang nantinya pembangunan server tersebut bisa secepatnya ada di Kota Ambon dan siap untuk digunakan.  

Setelah sesi sambutan dan arahan, acara dilanjutkan ke pemaparan dari Tim FMIS BPKP Pusat. Agus Budi Priyono selaku narasumber menyampaikan terkait system requirement pada implementasi aplikasi SP2D Online versi 4 Bank Maluku-Malut dengan Aplikasi FMIS. Agus juga menjelaskan tentang fitur pada aplikasi SP2D Online versi 4, alur pengecekan nama dan nomor rekening penerima pada saat verifikasi SPP, mengatur setting aplikasi FMIS, sampai kepada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait implementasi SP2D Online Bank Maluku-Malut.

Acara “Launching dan Workshop SP2D Online (CMS) pada Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya” dilaksanakan selama dua hari yakni 11 s.d. 12 Januari 2023 di ruang aula kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Turut dihadiri oleh Inspektur Maluku Barat Daya, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bank Maluku-Malut Cabang Tiakur, Kepala Bank Maluku-Malut Cabang Masohi, Tim Deputi PKD (Tim FMIS) BPKP Pusat, dan para peserta dari pemda Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya.

(Kominfo BPKP Maluku/ABW/AKB)