PALU (29/12/2022) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Hendro Novianto menghadiri Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate di Sulawesi Tengah sebagai Penyangga Pangan Nasional dan Ibu Kota Negara (IKN). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo.

Dalam sesi diskusi panel tersebut, hadir sebagai narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Kesempatan tersebut, Hendro menyampaikan opsi Kelembagaan Pengelolaan KPN ditentukan dari tujuan pendirian lembaga itu sendiri, apakah bertujuan untuk mencari laba, memprioritaskan layanan kepada masyarakat, atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Opsi yang dapat diambil adalah bentuk BUMD, BLUD atau UPTD, opsi BUMD dapat dipilih untuk pemberdayaan BUMD yang ada saat ini, BUMD yang dimaksud dapat bekerja sama dengan pihak swasta ataupun BUMN. Selain itu, Hendro menegaskan atas atensi yang telah diberikan kepada gubernur terkait pengelolaan KPN Dampelas untuk segera ditindaklanjuti.

(Kominfo BPKP Sulteng)