BPKP Komitmen Awasi Belanja Produk Dalam Negeri

.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, BPKP diamanatkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 untuk mengawasi belanja produk dalam negeri (PDN) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
 
"BPKP juga memastikan tingkat komponen dalam negeri pada PDN," katanya dalam Rakor Usaha Mikro Kecil - Koperasi dan PDN Kuat Ekonomi Tumbuh Lebih Cepat, Selasa (29/11).
 
Ia menyebut, selain dua hal tersebut BPKP salah satunya mengawal percepatan realisasi belanja produk UMK-Koperasi. Sebab kata dia, berdasarkan pengawasan BPKP di triwulan lll baru sekitar 26 persen dari realisasi belanja PDN yang menyerap UMK-Koperasi.
 
"Diperlukan penguatan regulasi dan implementasi untuk mendongkrak penyerapan UMK-Koperasi," ucapnya.
 
Dirinya menambahkan, agar dapat meningkatkan daya saing penyerapan UMK-Koperasi  ada beberapa aspek yang diperlukan yakni, pemahaman dan perlindungan aspek hukum, promosi informasi pasar serta kemitraan, kemudahan perizinan dan pelatihan. 
 
"BPKP bersama dengan APIP terus mengawal penguatan lintas kementerian dan juga melibatkan APH untuk mencegah kecurangan," pungkasnya.
 
(Kominfo BPKP/FR)