BPKP Sulteng Pacu Semangat Pencapaian Indeks IPM Provinsi Sulawesi Tengah

.

PALU (28/11/2022) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Evenri Sihombing menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang mewakili Kepala Daaerah se-Sulawesi Tengah, serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Sandra. Rapat koordinasi ini bertujuan unutk merumuskan langkah-langkah strategis terkait pencapaian IPM bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk menyusun prioritas pencapaian indikator IPM bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam sambutannya, Sandra mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah sebesar 69,87 masih di bawah rata-rata nasional sebesar 74. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya kualitas bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam RPJMD 2021-2026 ditargetkan agar IPM Sulawesi Tengah melampaui rata-rata nasional dengan rancangan program kegiatan untuk pencapaian target tersebut. Namun, perlu komitmen bersama dari seluruh unsur pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Rusdy Mastura dalam sambutan pembukan rakor menyatakan bahwa “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah Maju dan Sejahtera," harus didukung dengan kualitas pembangunan manusia yang memadai. Oleh sebab itu, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan strategi kebijakan pembangunan nasional.

Evenri mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah seharusnya tahun depan bisa mencapai IPM di atas 80. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak peserta untuk lebih optimis melalui kutipan kata bijak dari Henry Ford “If you think you can, you can,”. Untuk itu, perlu dilaksanakan lima hal, yaitu perencanaan yang memadai, pelaksanaan yang sesuai tata kelola yang baik, lakukan pertemuan koordinasi lintas instansi secara periodik dan didokumentasikan dalam notulensi, evaluasi atas tindak lanjut pertemuan lintas instansi, dan jika terjadi kendala/hambatan diskusikan dengan Inspektorat atau BPKP.

 

(Kominfo BPKP Sulteng)