Penatausahaan Keuangan Lebih Akuntabel dan Transparan di Era Digital

.

MANADO (22/11/2022) – Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan yang harus dicapai demi kesejahteraan masyarakat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus berkomitmen mengawal dan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring dalam arahannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada BPKP. Ia berharap, Pemkab Minsel dapat mengimplementasikan Financial Management Information System (FMIS) dengan maksimal sehingga penatausahaan keuangan yang efektif dan efisien dapat terwujud. Kaper menjelaskan bahwa aplikasi FMIS merupakan aplikasi SIMDA Next-G yang dikembangkan dari aplikasi SIMDA yang sudah dibangun BPKP. Selain itu, Kaper juga meminta agar peserta dapat mengikuti Bimtek dengan serius agar materi yang disampaikan dapat diaplikasikan di lingkungan kerja serta akuntabilitasnya dapat ditingkatkan.

Hal senada diungkapkan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas pendampingan serta komitmennya dalam membantu Pemkab Minsel meningkatkan kompetensi bagi perangkat daerah dalam hal penatausahaan keuangan. Melalui aplikasi FMIS Bupati berharap, pelaporan keuangan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu ia meminta kepada peserta bimtek untuk serius dan mencermati materi serta penjelasan yang di sampaikan tim BPKP.

“Aplikasi ini penting bagi kita, mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah dalam pelaporan keuangan di Minahasa Selatan," ujar Bupati.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Petra Yani Rembang, Sekretaris Daerah Glady Kawatu, jajaran Kepala SKPD, Tim BPKP Sulut, dan para peserta yang merupakan bendahara pengeluaran dan staf perencana di masing-masing OPD di Kabupaten Minahasa Selatan.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)