BPKP Pabar Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Sorong

.

MANOKWARI (24/11/2022) - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan pengawasan terhadap Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022. Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan baik secara monitoring maupun evaluasi.

Sebanyak 1.742 desa tersebar di 12 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Monitoring dilakukan terhadap tujuh kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 979. Sementara itu, masing-masing dua puluh desa pada Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dipilih sebagai bahan uji petik evaluasi.

Beberapa indikator yang menjadi sasaran dalam kegiatan evaluasi ini meliputi perencanaan keuangan desa, prioritas belanja desa, bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait belanja desa, akuntabilitas keuangan desa, pemanfaatan keuangan desa, tata kelola keuangan desa, dan efektivitas keuangan desa.

Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada proses perencanaan keuangan desa, mengidentifikasi prioritas belanja desa, mengidentifikasi ketepatan bauran kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait belanja desa, mengidentifikasi tren target dan realisasi sumber keuangan desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa, dan memberikan saran perbaikan agar tata kelola dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kominfo BPKP Pabar/Bidang APD)