BPKP Dorong Implementasi Siskeudes untuk Pengelolaan Dana Desa di Minahasa

.

TONDANO (21/11/2022) – Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 terkait Penyaluran Dana Desa, Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja guna mendapatkan gambaran secara umum mengenai implementasi pelaksanaan undang-undang terkait Dana Desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bertempat di Aula Kantor Bupati Minahasa, jajaran Komite IV DPD RI langsung disambut hangat oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Reviva Maringka yang mewakili Bupati Minahasa.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring menyampaikan masih terdapat permasalahan dalam penggunaan Dana Desa. Di antaranya kegiatan yang dibuat tidak selaras dengan dokumen perencanaan serta hukum tua dan perangkat desa belum mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan aset desa. BPKP terus berkomitmen untuk mendorong Pemkab Minahasa dan pemerintah kab/kota lainnya untuk menerapkan aplikasi Siskeudes untuk perangkat desa dan Siswaskeudes untuk Inspektorat dalam melakukan pengawasan Dana Desa. Hal itu agar penyaluran Dana Desa bisa terus diawasi dan Dana Desa dapat disalurkan secara transparan dan akuntabel untuk kebermanfaatan masyarakat di Minahasa.

Dalam kesempatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Reviva Maringka menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite IV DPD RI ke Kabupaten Minahasa.

“Terima kasih atas kunjungan yang dilandasi kepedulian dan komitmen untuk mengoptimalkan pengawasan demi penggunaan dana desa yang tepat sasaran pada 227 desa di Kabupaten Minahasa," ujar Reviva.

Lebih lanjut, ia menjelaskan beberapa hambatan-hambatan yang ditemui. Seperti kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai penerimaan pajak serta sistem keuangan desa yang belum online sepenuhnya. Akan tetapi, tambahnya, Pemkab Minahasa sudah melakukan berbagai solusi diantaranya mengadakan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pajak serta pembangunan. Selain itu, memaksimalkan fungsi Dinas PMD dan Inspektorat serta penerapan aplikasi Siskeudes dari BPKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menjelaskan bahwa kunjungan DPD untuk menjalankan fungsi pengawasan yang difokuskan pada APBD TA 2022. Ia berharap, kunjungan kerja yang dilakukan dapat diperoleh berbagai permasalahan yang dihadapi maupun saran dan masukkan agar penyaluran Dana Desa di Minahasa dapat tersalurkan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani.

Acara kunjungan kerja dihadiri oleh para pimpinan SKPD Kabupaten Minahasa, para camat, serta para hukum tua. Usai penyampaian laporan, kegiatan diakhiri dengan tanya jawab serta penyampaian masukkan dari para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)