BPKP Kalbar Tegaskan Akuntabilitas pada Program Stabilisasi Harga Tekan Inflasi Daerah

.

PONTIANAK (21/11/2022) – Operasi Pasar guna menekan inflasi terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guna mengevaluasi langkah-langkahnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait didaulat menjadi tim Pembina Operasi Pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah Kalimantan Barat dan tekankan akuntabilitas setiap tindakan yang diambil. Tak hanya operasi pasar, toko penyeimbang juga diharapkan dimasifkan untuk mendukung efektifitas dari program stabilisasi harga guna menekan inflasi terwujud.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menekan inflasi dengan berbagai strategi. Sebut saja melalui pemberian subsidi ongkos angkut yang membantu mobilitas bagi para pegadang dalam mengakomodasi komoditi sampai kepada masyarakat dengan keringanan pengaruh kenaikan harga BBM yang turut menjadi faktor pemicu inflasi terus naik.

Selain itu, guna menstabilitasi kenaikan harga bahan pangan, operasi pasar terus dilakukan khususnya kepada tiga daerah di Kalimantan Barat yang menempati angka inflasi tertinggi, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang.

Guna mengevaluasi langkah-langkah yang dilaksanakan sudah tepat, pada Senin, 21 November 2022, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Barat Ignasius IK mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto, Kepala Biro Perekonomian Setda Kalimantan Barat Frans Zeno, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Agus Chusaini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk duduk bersama sebagai Tim Pembina Operasi Pasar Kalimantan Barat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pada kesempatan tersebut Ignatius menyampaikan bahwa dengan adanya inflasi yang melanda ini menjadikan setiap langkah yang diambil haruslah intensif. “Penanganan inflasi dewasa ini menjadi program prioritas, yang mana penanggulangannya perlu kolaborasi dan sinergi dari setiap lini seperti pada saat penanganan COVID-19,” tambah Asisten.

“Harapannya, dengan operasi pasar yang dilakukan ini, tentunya harus pada koridor regulasi yang berlaku,” ujar Ignatius.

Adanya operasi pasar ini dirasa memang merupakan langkah yang tepat menurut Agus Chusaini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat seraya menyetujui pernyataan Asisten. “Namun, diakui bahwa operasi pasar ini sifatnya sementara. Adanya toko penyeimbang yang tidak hanya bersifat temporary sangat dibutuhkan dalam pengendalian kegiatan pasar, seperti toko tani,” tambah Agus.

Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto berpendapat yang sama terhadap ide yang diberikan terkait toko penyeimbang dengan tujuan menstabilisasi harga agar pasar kembali kepada hukum normalnya. “Namun yang terpenting, semua tindakan yang dilakukan didukung informasi yang akurat. Jangan sampai tindakan kebijakan yang diambil tidak berlandaskan akuntabilitas. Kita harus jaga itu semua,” ujar Kaper.

“Dengan dibuatnya tim ini akses informasi dan data mudah diperoleh. Hal tersebut karena kita bisa saling memberikan insight. Sekali lagi yang terpenting jaga akuntabilitas. Karena satu rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus dijaga akuntabilitasnya,” tambah Ayi.

Diperoleh informasi dari Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalimantan Barat Frans Zeno, bahwa program toko penyeimbang atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC) telah menjadi program pengendalian harga pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menutup rapat tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Barat Ignasius IK menyimpulkan beberapa hal, semua pihak harus menjaga akuntabilitas dalam rangka tindakan yang diambil, perlu adanya mitigasi risiko, komoditi yang ditawarkan merupakan komoditi yang dibutuhkan masyarakat, operasi pasar juga diperluas jangkauannya, terkait toko penyeimbang diharapkan Kabupaten Kota dapat didorong untuk giat lagi dalam menggendarkan program toko tani. Langkah yang sudah ada kembali dimasifkan sehingga efektifitas dari program stabilisasi harga guna menekan inflasi terwujud.

Diharapkan dari pertemuan tersebut kolaborasi dan sinergi dari para pihak yang tergabung dalam Tim Pembina tersebut dapat terus terjalin sehingga menghasilkan wawasan guna menjadi bahan pertimbangan kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Barat.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)