YOGYAKARTA – Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menyatakan, pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kedeputian Polhukam PMK harus mampu memberikan value kepada pemeritah terutama dalam mengawal akuntabilitas dan efektifitas program pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Iwan menjabarkan, pengawasan yang dilakukan Pada triwulan IV tahun 2022 fokus kepada reformasi pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, kata Iwan pengentasan kemiskinan ekstrem yang meliputi, kebijakan, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua serta Papua Barat.

“Pengawasan harus difokuskan kepada area strategis yang menjadi concern presiden,” ucapnya dalam Focus Grup Discusion (FGD) Hasil Pengawasan APP 2022, APPD 2022 dan Strategi APPD 2023.

Dirinya menambahkan, untuk memenuhi target itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antarunit kerja di BPKP. Sehingga hasil pengawasan yang dilakukan dapat berkualitas dan tersampaikan dengan baik.

“Untuk meningkatkan nilai pengawasan diperlukan collaborative action antarunit kerja melalui pengembangan strategi pengawasan kolaboratif, progress pengawasan dilakukan pemeriksaan secara berkala, dan melakukan diskusi yang intensif antarunit kerja, serta menerapkan quality assurance yang efektif, “ tutupnya.

Sekadar informasi, FGD digelar di Perwakilan BPKP Yogyakarta 17-19 November 2022 dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Direktur, Kepala Perwakilan Binaan, dan seluruh koordinator pengawas dari seluruh perwakilan BPKP se-Indonesia.

(Tim Kominfo/FR/AS)