Sinergi BPKP dan BKKBN Malut Percepat Penanganan Stunting

.

HALMAHERA SELATAN - Di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara beserta Tim Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Maluku Utara menghadiri acara Diskusi Panel Audit dan Manajemen Kasus Stunting Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan berlangsung pada tanggal 12 November 2022 dengan narasumber Eni Gustina selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Wakil Bupati Halmahera Selatan Hassan Ali Bassam Kasuba, Kepala Perwakilan BKKN Provinsi Maluku Utara Dra. Renta Rego, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto.

Kegiatan juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, TNI Polri yang tergabung dalam Forkompinda Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Persit, Ketua Bhayangkara, Bapeda, Disperkim, Camat, Kepala desa, TPK, PLKB, dan TA TPPS Wilayah Halmahera Selatan.

Kegiatan dibuka oleh kata sambutan dari Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Halmahera Selatan Karima Nasaruddin yang menyampaikan capaian-capaian yang telah diperoleh dalam mengatasi permasalahan terkait stunting. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Wakil Bupati Halmahera Selatan Hassan Ali Bassam Kasuba yang menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu untuk mengedukasi masyarakat, karena tidak semua masyarakat memahami ciri-ciri atau gejala stunting. Wakil Bupati juga mengharapkan adanya koordinasi lintas sektoral dan persamaan persepsi dalam menangani permasalahan stunting.

Selanjutnya, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina menyampaikan langkah utama dalam penanganan stunting adalah adanya tindak lanjut dari setiap program/rencana yang dilakukan. Eni Gustina juga menyambut baik terpilihnya Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten yang mengikuti Gerakan Menuju Smart City 2022, dan berharap Smart City tersebut agar segera terwujud.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto pada kesempatan ini kembali mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih ada. Terkait stunting, Edy Suharto mengajak semua pihak untuk menekan angka prevalensi stunting menjadi 14% sesuai dengan target tahun 2024 yang sudah di tetapkan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo. Edy Suharto juga menyampaikan BPKP hadir dan siap memberikan pendampingan terkait risiko yang mungkin muncul dalam penanganan stunting, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego mengatakan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki Angka Prevelensi Stunting sebesar 33,7 persen. Dan Renta berkomitmen untuk berkolaborasi melakukan intervensi program yang berprioritas terhadap Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pada kegiatan tersebut, Tim Ahli yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikologi, serta ahli gizi juga memaparkan hasil audit stunting yang dilaksanakan di beberapa desa dan dilanjutkan dengan sharing session oleh para  kepala OPD yang hadir terkait dengan hasil audit tersebut.

(Kominfo BPKP Malut/Josua)