JAKARTA (21/10/2022) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) teken kerja sama pengawasan di lingkungan Kemendikbudristek.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan capaian peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tergerus akibat pandemi Covid-19. Ia menyebut hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kondisi learning loss. Kondisi ini tercermin dari hasil assesmen nasional tahun 2021 yang menunjukkan sebanyak 30 provinsi memiliki tingkat literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum. 

“Kemendikbudristek memiliki peran penting untuk merespons kondisi learning loss tersebut. Selain itu, peran Kemendikbudristek juga krusial dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan,” ungkapnya.

Dalam mengawal upaya peningkatan SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas, BPKP melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan aksesibilitas pendidikan, serta pelaksanaan program vokasi. Yusuf Ateh menyebutkan, BPKP telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi sektor pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain capaian kualitas pendidikan masih rendah, upaya pemerataan aksesibilitas terkendala belum optimal, dan implementasi program vokasi masih terkendala keselarasan kurikulum dengan dunia kerja.

“Pengawalan oleh BPKP akan terus kami lakukan untuk terus menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Kemendikbudristek,” ucap Yusuf Ateh. Ia menambahkan BPKP juga selalu siap dalam mendukung peningkatan pendidikan Indonesia. “BPKP siap mengawal upaya peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, pengawalan penguatan link and match vokasi akan terus ditingkatkan,” imbuhnya. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang relevan dari Kemendikbudristek.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa pengawalan BPKP penting untuk mengawal kebijakan merdeka belajar.

“Ke depan, kita perlu menjaga keberlangsungan gerakan merdeka belajar untuk memastikan bahwa semua program ini dapat diimplementasikan secara optimal. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus turut serta dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, fleksibel dan akuntabel. Dalam hal ini penting bagi kami berkolabosi dengan BPKP untuk mengawal setiap inovasi di bawah payung kebijakan merdeka belajar,” tutur Nadiem.

Ia menambahkan, dengan kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik di dunia pendidikan

“Saya yakin bahwa pengawalan BPKP akan menjadi babak baru dari perjalanan kita mentransformasi pendidikan Indonesia. Membuka jalan perbaikan tata kelola Kemendikbidristek dalam berbagai inisiatif gerakan merdeka belajar di masa mendatang. Melalui sinergi dan kolaborasi mari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan cita-cita besar kita merdeka belajar,” tambahnya.

(Kominfo BPKP/ws/iz/ar)