Koordinasi BPKP, Pemkab Sintang, dan PPMU Program Hibah Air Minum Atasi Curah Hujan Tinggi

.

PONTIANAK (14/10/2022) – Bapedda Kabupaten Sintang mengundang BPKP, CPMU, dan PPMU Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2022 di Kabupaten Sintang untuk duduk bersama mengoordinasikan langkah komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari kejadian luar biasa (force majeure).

Curah hujan tinggi yang melanda setiap daerah, termasuk Kabupaten Sintang menimbulkan banyak polemik. Dua kali Surat Keputusan Tanggap Bencana telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang merespon fenomena alam berupa kenaikan debit air yang mendampak ke semua sambungan pipa ke masyarakat (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa program hibah air minum.

Kondisi force majeure tersebut lebih kurang mendampak 1.503 SR yang telah terpasang oleh Perumdam Tirta Senentang. Namun demikian, hal tersebut menyebabkan proses verifikasi yang dilakukan oleh Central Project Management Unit (CPMU) terkait kelengkapan dokumen pendukung untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2022 di Kabupaten Sintang jadi terhambat karena tenggelam oleh banjir.

Untuk itu, pada Jumat (14/10/2022), Kepala Bappeda Kartiyus selaku Ketua PIU Program Air Minum Sintang mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang BPKP, CPMU dan PPMU Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2022 secara virtual.

Direktur Perumdam Tirta Senentang Jane Elisabeth Wuysang dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi SR Perumdam Tirta Senentang yang terdampak banjir sehingga menyebabkan putusnya JDU Crosing Sungai dan juga tenggelamnya meteran yang sudah terpasang yang mengakibatkan sulitnya untuk difoto untuk keperluan verifikasi CPMU.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto didampingi Korwas Bidang AN Daridin dan Plh. Korwas Bidang IPP Puji Basuki turut memberikan pandangan terhadap kondisi yang dialami oleh Perumdam Tirta Senentang.

Dari rapat koordinasi ini diharapkan Perumdam Tirta Senentang dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi poin bahasan dalam rapat sehingga tata kelola dari program tersebut dapat terjaga akuntabilitasnya.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)