BPKP dan LKPP Kolaborasi Kawal Pengadaan Barang dan Jasa

.

JAKARTA -  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi kawal kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, berintegritas, efektif, dan efisien.
 
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sinergi dan kolaborasi pengawasan antara BPKP dan LKPP dalam Produk Dalam Negeri (PDN) meliputi aspek demand, market, dan supply. Apalagi kata Ateh, target belanja pemerintah terhadap PDN sebesar Rp400 triliun.
 
"Target pasar PDN menjadi domainnya LKPP. Untuk itu, LKPP membutuhkan tata kelola dan infratruktur yang mumpuni," katanya dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (14/10).
 
Dirinya juga mengapresiasi kerja keras LKPP terkait proses bisnis yang saat ini sudah berjalan dan berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara.
 
“Selama untuk merah putih (bangsa dan negara), kita BPKP siap mendukung LKPP sebagai penggerak utama pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembangunan Indonesia," ucap Yusuf Ateh.
 
Sementara itu, Kepala LKPP Hendi menyampaikan saat ini LKPP sedang gencar melakukan patroli produk pada Katalog Elektronik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Dijelaskan, LKPP tidak akan berhenti bergerak dan terus berkomitmen dalam menciptakan pengadaan yang lebih baik. 
 
Salah satunya dengan digitalisasi sistem melalui penggunaan teknologi artificial intelligence sehingga dapat memonitor pengadaan barang/jasa pemerintah secara real time
 
"Nantinya para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dapat memantau nilai realisasi transaksi secara real time sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah percepatan dan perbaikan yang harus diambil,” kata Hendi.
 
(Tim Kominfo BPKP/FR)