BPKP Bantu Kemudahan Industri Kecil Masuk e-Katalog

.

NUSA DUA (6/10/2022) - Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto, mewakili Kepala BPKP, menjadi narasumber dalam acara Business Matching Tahap IV yang mengusung tema “Percepatan Realisasi Belanja Produk dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN”. Kegiatan yang bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) ini berlangsung pada tanggal 6-7 Oktober 2022.

Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan terima kasih atas bantuan BPKP dalam penyusunan beberapa peraturan yang akan segera diterbitkan terkait self-assessment industri kecil dan kemudahan masuk ke dalam e-katalog.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh BPKP terkait pengawasan program P3DN yang difokuskan pada supply, demand dan market. Menurutnya, meski komitmen kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menggunakan produk dalam negeri (PDN) telah melebihi target, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk belum disiplinnya eksekusi serta akurasi data belanja PDN, masih terdapat impor produk yang substitusinya telah tersedia di pasar domestik, dan sertifikasi TKDN produk lokal yang terkendala.

Pada akhir acara, Iwan berpesan soal perlunya peningkatan penggunaan e-katalog lokal, peningkatan pembelian produk UMKM, dan penggunaan Peraturan Menteri Perindustrian baru untuk mendukung Program P3DN.

Kegiatan Business Matching Tahap IV ini dihadiri oleh sekitar 780 peserta dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah seluruh Indonesia. Terdapat 76 booth pameran produk dalam negeri yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Polda, dan para pelaku usaha termasuk UMKM dari berbagai penjuru Indonesia.

Turut hadir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri PANRB, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Kepolisian RI,  Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda seluruh Indonesia, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, serta Pimpinan BUMN.

(Deputi Bid. PIP Bidang Polhukam PMK)