PIRU (29/9/2022) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku kembali menggelar sosialisasi di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Kegiatan sosialisasi kali ini bertajuk “Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022”.

Bertempat di ruang Aula Kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB), sosialisasi dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati SBB yang diwakili oleh Asisten III Setda SBB. Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan bahwa pengawasan atas optimalisasi P3DN di Kabupaten SBB masih perlu digalakkan lagi. Padahal Kabupaten SBB juga bisa dikatakan sangat potensial dalam mendongkrak peningkatan penggunaan produk dalam negeri skala nasional. Untuk itu, lanjut Bupati, perlu adanya pengawalan dan pengawasan dari BPKP dalam mendorong optimalisasi P3DN, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.     

Selain P3DN, Bupati juga meminta pendampingan BPKP terkait peningkatan maturitas SPIP di Kabupaten SBB. Terutama pada peningkatan pemahaman prosedur dan tata cara penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Ia menyayangkan bahwa masih rendahnya capaian maturitas SPIP di Kabupaten SBB. Karenanya, melalui sosialisasi ini ia berharap agar terciptanya peningkatan level capaian maturitas SPIP di Kabupaten SBB yang terstruktur dan berkelanjutan.

Setelah sesi sambutan dan arahan, berikutnya masuk ke acara inti sosialisasi ini. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku melalui tim Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) menghadirkan para narasumber yang akan membantu Kabupaten SBB perihal peningkatan P3DN dan penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi.

Adapun tujuan dari kegiatan pendampingan/sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih teknis kepada seluruh OPD agar dapat mengetahui area of improvement yang harus dibenahi dalam meningkatkan laju P3DN. Selain itu, adanya pemahaman tentang prosedur dan tata cara penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi, agar nantinya dalam melakukan penilaian bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dapat diketahui apakah penyelenggaraan SPIP di Kabupaten SBB sudah efektif atau belum.

Peserta sosialisasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBB yang hadir antara lain Pimpinan OPD, PPKom, Admin P3DN Pemda, Admin P3DN Perangkat Daerah, serta para pegawai Inspektorat.  

(Tim Bidang APD/ULV/GLP – Kominfo BPKP Maluku/AKB)